Demikian penegasan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Jakarta, Jumat, menjawab pers usai menerima kunjungan delegasi Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan (Ministry of Land, Infrastructure and Transport/MoLIT) Kim Hyun Mee.
Sejumlah bidang kerja sama yang dibahasa dalam pertemuan bilateral tersebut, kata Basuki, progres Bendungan Karian, proyek saluran pembawa air baku Karian-Serpong, Karian Water Supply PPP Project, penyediaan tenaga ahli senior bendungan, kerja sama dalam intelligent transport system (ITS), dan perumahan.
Menurut Menteri Basuki, proyek saluran pembawa air baku Karian-Serpong sepanjang 47,9 km yang terhubung dengan Bendungan Karian akan didanai melalui APBN dan pinjaman Pemerintah Korea Selatan melalui Economic Development Cooperation Fund (EDCF) dengan nilai sebesar Rp2,1 triliun.
Untuk itu, Kementerian PUPR akan mengirimkan surat permintaan kepada Bappenas yang akan diteruskan ke EDCF paling lambat November 2017.
Selanjutnya akan dilakukan pembaruan studi kelayakan selama kurang lebih enam bulan dan ini akan menjadi bahan kriteria kesiapan (readiness criteria) untuk pengusulan dalam Green Book tahun 2018.
"Target kami penandatanganan perjanjian pinjaman (loan agreement) dapat dilakukan pada akhir 2018," kata Basuki.
Untuk proyek pembangunan saluran air baku tersebut, jelas Basuki, juga terdapat porsi yang akan ditawarkan pendanaannya melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) khususnya untuk melayani Kota Tangerang, Tangerang Selatan dan Jakarta bagian barat.
"Pihak K-Water akan menyelesaikan studi kelayakan proyek KPBU tersebut pada Januari 2018. Selanjutnya akan dilakukan proses lelang KPBU dengan kompensasi kepada K-Water sebagai pemrakarsa proyek berupa `right to match` dan pemberian tambahan nilai 10 persen," kata Basuki.
Konstruksi saluran air baku Karian-Serpong ditargetkan bisa dimulai 2018 dan diupayakan selesai bersamaan dengan selesainya Bendungan Karian, sehingga air bendungan dapat segera dimanfaatkan untuk melayani kebutuhan masyarakat akan air bersih.
Progres konstruksi Bendungan Karian saat ini mencapai 48 persen dan ditargetkan selesai pada 2019.
Selanjutnya, dalam pertemuan juga dibahas mengenai kebutuhan penyediaan tenaga ahli senior bendungan dari Korea Selatan untuk membantu percepatan dan peningkatan mutu pembangunan bendungan di Indonesia.
Tol tanpa henti
Pada bagian lain, Basuki mengungkapn, untuk kerja sama bidang jalan berupa teknologi intelligent transport system (ITS) antara Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan EDCF.
Melalui kerja sama itu, Korea akan memberikan hibah studi kelayakan ITS untuk mendukung rencana pemerintah menerapkan sistem pembayaran tol tanpa henti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) akhir 2018.
"Korea akan melakukan studi kelayakan ITS. Setelah selesai baru kelihatan besaran kebutuhan pendanaan untuk proyek ITS. Kami juga mendapat penawaran dari pemerintah Hungaria. Kita akan lihat mana yang lebih efisien dan cocok untuk Indonesia," katanya.
Sementara itu, Kim Hyun Mee mengatakan, MoU lainnya adalah kerja sama "business to business" antara Hanwha Engineering & Construction dengan PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero dalam proyek pre-pabrikasi modul-modul rumah.
"Saya yakin ini akan menjadi model kerja sama yang baru dan bagus dalam mengatasi kekurangan unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan menengah di Indonesia," katanya.
Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2017
