Perwakilan Senior Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) di Indonesia Kawabata Tomoyuki usai konferensi pers penandatanganan perjanjian pinjaman Proyek Pelabuhan Patimban dan Pengembangan Fasilitas Riset Universitas Gadjah Mada di Jakarta, Senin, mengatakan beberapa waktu lalu telah dilakukan survei lapangan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan JICA.
"Pihak Indonesia menginginkan prastudi kelaikan tahun ini, nanti hasilnya akan ditindaklanjuti oleh JICA," katanya.
Kawabata menambahkan hasil dari prastudi kelaikan itu nantinya akan diserahkan kepada Pemerintah Indonesia untuk ditindaklanjuti dan diputuskan apakah akan dilanjutkan ke tahap studi kelaikan.
"Semuanya masih dalam kajian, yang pasti bahwa proyek akan dilakukan dental jalur yang sudah ada (eksisting)," katanya.
Kawabata mengatakan nantinya kecepatan bisa ditingkatkan menjadi 160 kilometer per jam dan waktu tempuh Jakarta-Surabaya menjadi 5,5 jam.
Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang menyepakati revitalisasi jalur kereta api lintas utara Jawa atau Jakarta-Surabaya memakai jalur yang sudah ada atau eksisting.
Pernyataan tersebut berdasarkan hasil pertemuan tingkat Wakil Menteri bidang Transportasi antara Pemerintah RI dan Pemerintah Jepang, di mana delegasi Indonesia dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo, sedangkan delegasi Jepang dipimpin oleh Wakil Menteri untuk Hubungan Internasional Kementerian Tanah, Infrastruktur, Transportasi dan Pariwisata, Hiroshi Narahira.
Pertemuan yang berlangsung selama tiga hari tersebut melahirkan kesepakatan, yaitu sinkronisasi antara studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan melalui bekerja sama dengan Badan pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan studi yang dilaksanakan oleh JICA (Badan Kerja Sama Internasional Jepang).
Teknologi tersebut akan digunakan yang dapat mengakomodasi hal-hal berikut, menggunakan jalur eksisting lintas Jakarta-Surabaya, waktu perjalanan KA selama 5,5 jam, mengurangi perlintasan sebidang dan memperlebar lengkung.
Selain itu, pertimbangan biaya atau (price performance) juga menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revitalisasi jalur KA lintas Utara Jawa.
Dengan pengalaman yang dimiliki dalam pengembangan perkeretaapian, Pemerintah Jepang sangat berharap dapat berperan untuk kegiatan tersebut, tentunya dengan dukungan prosedur dan regulasi dari Pemerintah Indonesia.
Selain kerja sama bidang infrastruktur, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang juga akan bekerja sama bidang "software" yaitu terkait dengan penyiapan regulasi dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang perkeretaapian khususnya untuk teknologi MRT dan LRT.
Kerja sama tersebut juga diperkuat dengan adanya pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe salam KTT ASEAN di Manila, Filipina pada Minggu (12/11).
Keduanya sepakat untuk mempercepat proyek MRT, Pelabuhan Patimban dan mempererat kerja sama lainnya dalam 60 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia-Jepang.
Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017
