Presiden Jokowi: Kita butuh sekolah vokasi

15 November 2017 18:40 WIB
Presiden Jokowi: Kita butuh sekolah vokasi
Presiden Joko Widodo. (ANTARA /Rosa Panggabean)
Manado (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengatakan Indonesia membutuhkan sekolah vokasi seperti juga kebutuhan pembangunan infrastruktur, politeknik, dan pelatihan vokasi bila tidak ingin tertinggal dari negara lain.

"Berpuluh-puluh tahun di fakultas ekonomi hanya ada jurusan akuntansi, manajemen, ekonomi pembangunan. Padahal dunia sudah berubah," kata Presiden saat pembukaan Kongres ke-XX Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) di Manado, Sulawesi Utara, Rabu.

Presiden kemudian mempertanyakan kenapa tidak ada fakutas digital ekonomi.

"Semuanya jadi berubah, akan ada pergerakan dari offline ke online. Kenapa tidak ada fakultas digital ekonomi, jurusan toko online, jurusan retail manajemen, jurusan logistik manajemen, jurusan animasi," ucapnya.

Hal ini menurut Presiden, karena terlalu lama monoton, tidak berubah padahal dunia sudah berubah.

"Kalau sumber daya manusia tidak kita kerjakan, kita akan tertinggal, kalah dengan negara kecil di sekitar kita," ujarnya.

Menurut Presiden RI ketujuh itu, semua warga negara Indonesia tentu tidak mau negaranya tertinggal.

"Saya yakin dengan kekuatan persatuan kita, potensi yang dimiliki, kita bisa bersaing dengan negara manapun, kita harus yakini itu," pintanya.

Mempersiapkan sumber daya manusia, menurut Presiden sangat fundamental.

"Ini yang akan kita kerjakan. Kita tahu perubahan sangat cepat, dari internet beralih ke mobile internet, mobile internet ke artificial intelligence, robotics, tesla hyperloop, semuanya bicara kecepatan," katanya.

Dinamika sangat cepat itu, menurut Presiden menyebabkan perubahan pada landskap ekonomi dan politik global dan nasional.

"Generasi muda akan terpengaruh. Sekarang mau apa tinggal menggunakan smartphone atau gawai. Mau pesan gado-gado atau sate bisa menggunakan gofood dari rumah," katanya.

Kecepatan perubahan seperti ini, menurut Presiden tidak bisa ditolak atau dihentikan.

"Pembangunan sumber daya manusia Indonesia mau tidak mau harus dilakukan secara besar-besaran seperti pembangunan infrastruktur," katanya.

(T.K011/M019)

Pewarta: Karel Alexander Polakitan
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017