Harare (ANTARA News) - Uni Afrika telah meminta para pemangku kepentingan di Zimbabwe untuk mengatasi kebuntuan politik saat ini sesuai dengan konstitusi negara tersebut.
Ketua Komisi Uni Afrika Moussa Faki Mahamat mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Uni Afrika memantau perkembangan di Zimbabwe dengan ketat setelah militer merebut kekuasaan dari pemerintah pada Rabu pagi.
"Saya mendesak semua pemangku kepentingan untuk menangani situasi saat ini sesuai dengan Konstitusi Zimbabwe dan instrumen yang relevan dari Uni Afrika, termasuk Piagam Afrika tentang Demokrasi, Pemilu dan Pemerintahan," kata Mahamat sebagaimana dilaporkan Xinhua.
Dia menekankan bahwa krisis harus diselesaikan dengan cara yang mendorong demokrasi, hak asasi manusia dan pembangunan sosio-ekonomi negara tersebut.
Dia juga menyatakan komitmen Uni Afrika untuk bekerja sama dengan Southern Development Community (SADC) untuk memastikan penyelesaian krisis secara damai.
Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma, atas nama SADC, telah mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengungkapkan keprihatinan serius SADC mengenai situasi politik di Zimbabwe dan mendesak pemerintah Zimbabwe dan militer untuk menyelesaikan krisis politik secara damai.
Zuma mengirim seorang utusan ke daerah yang kacau Harare, untuk mengadakan diskusi dengan militer dan Presiden Zimbabwe Mugabe, yang dilaporkan berada di bawah tahanan rumah.
Pewarta: Sella Panduarsa Gareta
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2017
