Tiga indikator kerusakan akibat perubahan iklim di Indonesia

21 November 2017 16:40 WIB

Dokumentasi Sejumlah pekerja pembuatan tanggul penahan laut pasang, bekerja di antara deburan ombak yang menghantam tanggul penahan yang masih dalam pengerjaan, di kampung nelayan Nambangan, Pantai Kenjeran Surabaya, Senin (25/5/2009). Gelombang pasang yang terjadi sekitar pukul 10.00 wib tersebut, menyebabkan genangan air di sejumlah akses jalan dan perkampungan sekitar laut. FOTO ANTARA/Eric Ireng/ed/nz/09 (ANTARA/Eric Ireng)

Indonesia sudah terdampak perubahan iklim. Dampaknya ada tiga, yakni naiknya permukaan air laut, kerusakan terumbu karang serta kondisi padang lamun dan mangrove yang tidak terlalu baik."

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman menyebut Indonesia telah benar-benar terdampak perubahan iklim yang terdeteksi dari tiga indikator.

"Indonesia sudah terdampak perubahan iklim. Dampaknya ada tiga, yakni naiknya permukaan air laut, kerusakan terumbu karang, serta kondisi padang lamun dan mangrove yang tidak terlalu baik," kata Deputi Bidang Kedaulatan Maritim Kemenko Kemaritiman Arif Havas Oegroseno dalam Archipelagic and Island States (AIS) Conference di Jakarta, Selasa.

Havas menuturkan berdasarkan laporan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), hampir 30 persen terumbu karang di Indonesia dalam kondisi buruk akibat adanya penghangatan dan kenaikan suhu air laut.

Kondisi yang kurang baik juga dialami oleh padang lamun. Sementara mangrove Indonesia, meski ada yang memiliki kondisi cukup baik, tapi ada pula yang sudah mulai kena abrasi.

"Masalah yang kita hadapi ini juga sama dengan masalah yang dihadapi negara-negara pulau kecil lain di dunia ini," katanya.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Havas mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Sekretariat Regional Prakarsa Segitiga Karang untuk Terumbu Karang, Perikanan dan Ketahanan Pangan (CTI-CFF) untuk mencari mekanisme terbaik untuk merestorasi terumbu karang.

Pemerintah juga akan menggelar pertemuan untuk menyusun peta kerusakan padang lamun dan mangrove guna mencari solusi restorasi terbaik.

Havas mengaku, secara global, masalah laut memang masih dianggap sebelah mata meski perannya yang besar dalam kehidupan manusia.

"Perjanjian Paris itu tidak mengatur mengenai laut, padahal 70 persen dunia itu lautan. Makanya kami sepakat bahwa negara-negara pulau dan kepulauan harus bersatu memperjuangkan kaitan laut dan perubahan iklim," katanya.

Indonesia bersama Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) menginisiasi forum Konferensi Negara Pulau dan Kepulauan (Archipelagic and Island States/AIS Conference) yang digelar di Jakarta, 21-22 November 2017 sebagai upaya menghadapi perubahan iklim.

Forum tersebut menjadi forum pertama yang mempertemukan negara pulau dan kepulauan dari seluruh dunia dan dihadiri delegasi dari Inggris, Timor Leste, Singapura, Solomon Island, Antigua & Barbuda, Bahrain, Kuba, Cyprus, Fiji, Indonesia, Jepang, Seychelles, Srilangka, Jamaika, Madagaskar, Selandia Baru, Papua Nugini, Saint Kitts & Nevis dan Filipina.

Inisiasi forum tersebut diharapkan dapat menghasilkan kerja sama yang nyata dalam bentuk pelatihan hingga pendanaan terhadap berbagai masalah yang dihadapi akibat perubahan iklim.