"Kita sudah memiliki peta daerah rawan bencana. Dari peta tersebut dapat disimpulkan ada 150 juta saudara-saudara kita yang tinggal di daerah bencana," kata Willem seusai rapat koordinasi penanganan bencana di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan di Jakarta, Rabu.
Dia merincikan, sebanyak 60 juta orang tinggal di daerah rawan bencana banjir, 40 juta orang di daerah rawan longsor, empat juta di daerah rawan tsunami.
"Dari Sabang sampai Merauke itu merah semua. Karena itu pemerintah menyadari dalam RPJMN 2015-2016 upaya pengurangan risiko bencana masuk di dalamnya begitu juga dengan pencegahan risiko bencana juga menjadi prioritas," ujarnya.
Dia mengatakan saat ini sejumlah daerah terdampak bencana hidrologi akibat cuaca. Karena itu pemerintah telah mengantisipasi sejak awal sebelum memasuki musim hujan.
Upaya kesiapsiagaan salah satunya memberikan peralatan dan logistik yang diperlukan termasuk sistem peringatan dini dan penyaluran dana siap pakai sudah dilakukan.
Dengan dikeluarkannya status siaga darurat, pada saat terjadi bencana yang diutamakan adalah penyelamatan dan evakuasi korban maupun masyarakat, pemenuhan logistik serta kesehatan.
Pemerintah menyatakan siap menanggulangi bencana baik dari sisi logistik, kesehatan, pendidikan dan lainnya.
Rakor yang baru mulai sekitar pukul 11.30 WIB tersebut dihadiri pula Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mochamad Basoeki Hadimoeldjono, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, pejabat Kementerian Perhubungan, PVMBG dan BASARNAS.
(T.D016/B/Y008/Y008) 29-11-2017 16:44:24
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Fitri Supratiwi
Copyright © ANTARA 2017
