"Program tersebut merupakan tindaklanjut atas keinginan Presiden Joko Widodo, yang ingin melakukan pembangunan di Indonesia dari daerah pinggiran," kata Rizal di Palu, Senin.
Rizal juga mengakui tingkat pertumbuhan penduduk secara nasional termasuk di Provinsi Sulawesi Tengah masih tinggi.
"Untuk menangani masalah kependudukan tidak bisa hanya BKKBN, harus semua bekerjasama dengan melakukan koordinasi lintas instansi, yang dikuatkan dengan Instruksi Presiden," tuturnya.
Rizal menjelaskan program Kampung KB saat ini telah berjalan selama dua tahun. Tahun pertama, bagaimana mencanangkan Kampung KB di setiap provinsi. Tahun kedua, pencanangan Kampung KB ditargetkan ada di setiap kecamatan.
Dia menjelaskan, pencanangan Kampung KB, dikarenakan pemerintah ingin pembangunan bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Marauke. Sehingga, kriteria Kampung KB adalah daerah-daerah pinggiran, yang memiliki angka kelahiran masih tinggi dengan perekonomiannya masih rendah.
Kampung KB merupakan amanah dari Undang-undang nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sebagai dasar pelaksanaan program Kependudukan dan KB. Program itu menekan kewenangan BKKBN, untuk tidak memfokuskan pada masalah pengendalian penduduk saja, tetapi juga masalah pembangunan KB.
Hal senada juga disampaikan Gubernur Sulteng Longki Djanggola, yang meminta kerjasama semua pihak agar dapat menekan pertumbuhan penduduk, yang saat ini telah mencapai angka lebih dari 2 juta jiwa.
Dimana kata gubernur, dalam setiap tahunnya mengalami pertumbuhan sebesar 1,94 persen, jika dibandingkan pertumbuhan nasional hanya 1,49 persen. Bagi dia, keberadaan penduduk yang besar, merupakan potensi untuk menggerakkan pembangunan, jika ditunjang dengan kualitas sumber daya manusia yang baik.
"Namun akan menjadi beban pembangunan, bila sumber daya manusianya rendah," kata gubernur Longki.
Pewarta: Fauzi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
