Dalam agenda resmi DPR, rapat paripurna yang akan berlangsung pada pukul 14.00 WIB itu, akan mendengarkan laporan pimpinan Komisi I DPR mengenai hasil uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI.
Selain mengagendakan mendengarkan laporan pimpinan Komisi I DPR, dalam rapat paripurna itu juga akan disampaikan laporan pimpinan Komisi III DPR atas hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon hakim konstitusi, Arief Hidayat.
Sebelumnya, Komisi I DPR memberikan tiga pesan khusus kepada Tjahjanto usai uji kelayakan dan kepatutan, salah satunya harus menjaga netralitas TNI dalam agenda politik nasional. 2018 dan 2019 menjadi tahun-tahun politik nasional, seiring pelaksanaan Pilkada Serentak dan Pemilu.
"Catatan khusus yang sifatnya negatif tidak ada, hanya catatan umum bahwa diharapkan panglima baru bisa menjamin netralitas TNI," kata Wakil Ketua Komisi I DPR, Hanafi Rais, usai uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI di Ruang Rapat Komisi I DPR, Jakarta, Rabu (6/7).
Tjahjanto memiliki rekam jejak karir kemiliteran cukup beraneka, di antaranya menjadi komandan Satuan Udara Pertanian Komando Operasi Udara I TNI. Dia menempati empat posisi perwira tinggi bintang satu di tubuh TNI AU.
Namun dia belum pernah menjadi panglima Komando Operasi Udara I dan II TNI AU atau panglima Komando Pertahanan Udara Nasional TNI, juga belum pernah menjadi salah satu asisten kepala staf TNI AU; posisi-posisi yang lazim ditempati perwira tinggi TNI AU sebelum menjadi kepala staf TNI AU.
Rais mengatakan, netralitas TNI itu dibutuhkan terutama kaitannya dengan tahun politik dua tahun ke depan yang harus dilakukan sebagai bentuk menjaga profesionalisme TNI.
Rais menekankan profesionalitas TNI harus benar-benar dijaga panglima baru TNI karena hal itu merupakan hasil dari reformasi yang diperjuangkan. "Karena nilai profesionalisme TNI yang selama ini kita jaga betul karena merupakan 'buah' dari reformasi," ujarnya.
Ketiga, menurut politisi PAN itu, Komisi I DPR mendorong Tjahjanto berkoordinasi dan menjalin komunikasi efektif dengan Kementerian Keuangan untuk mengupayakan target anggaran pertahanan sebesar 1,5 persen dari PDB Indonesia.
Dia menilai 1,5 persen PDB itu bukan angka yang kecil karena 3-4 kali lipat dari APBN saat ini sehingga dari catatannya dengan kondisi ekonomi kurang menguntungkan dibandingkan lima tahun lalu, target itu didorong untuk direalisasikan.
Rais mengatakan, netralitas TNI itu dibutuhkan terutama kaitannya dengan tahun politik dua tahun ke depan yang harus dilakukan sebagai bentuk menjaga profesionalisme TNI.
Rais menekankan profesionalitas TNI harus benar-benar dijaga panglima baru TNI karena hal itu merupakan hasil dari reformasi yang diperjuangkan. "Karena nilai profesionalisme TNI yang selama ini kita jaga betul karena merupakan 'buah' dari reformasi," ujarnya.
Ketiga, menurut politisi PAN itu, Komisi I DPR mendorong Tjahjanto berkoordinasi dan menjalin komunikasi efektif dengan Kementerian Keuangan untuk mengupayakan target anggaran pertahanan sebesar 1,5 persen dari PDB Indonesia.
Dia menilai 1,5 persen PDB itu bukan angka yang kecil karena 3-4 kali lipat dari APBN saat ini sehingga dari catatannya dengan kondisi ekonomi kurang menguntungkan dibandingkan lima tahun lalu, target itu didorong untuk direalisasikan.
Pada sisi lain, tuntutan agar TNI lebih transparan dan bertanggung jawab dalam pemakaian anggaran dan dalam proses pengadaan-pembelian serta perawatan dan pemeliharaan sistem kesenjataan makin mengemuka. Momen yang menjadi batu ujian nanti adalah penyelesaian kemelut pengadaan helikopter berat AW-101, yang melibatkan banyak pihak.
Sementara itu,sebelumnya, Komisi III DPR menyetujui Hidayat menjadi Konstitusi setelah uji kelayakan dan kepatutan, sembilan dari sepuluh fraksi sepakat untuk hal itu, kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Trimedya Pandjaitan.
"10 fraksi sudah memberikan pendapat, sembilan fraksi setuju pada Pak Arief untuk diperpanjang. Satu fraksi, Fraksi Gerindra menyatakan mereka tidak berpendapat, karena mereka berpendapat bukan hanya satu yang diusulkan," kata Pandjaitan, di Kompleks Parlemen, Jakarta,
Dia mengatakan alasan Hidayat disetujui adalah karena pengalaman, integritas dan keputusan yang diambil Arief selama menjadi Hakim Konstitusi. Selain itu, menurut dia, Hidayat diyakini mampu menjaga semangat NKRI dan Pancasila. "Kemudian bagaimana Pak Arief ini mampu menjaga NKRI dan Pancasila," ujarnya.
Sementara itu,sebelumnya, Komisi III DPR menyetujui Hidayat menjadi Konstitusi setelah uji kelayakan dan kepatutan, sembilan dari sepuluh fraksi sepakat untuk hal itu, kata Wakil Ketua Komisi III DPR, Trimedya Pandjaitan.
"10 fraksi sudah memberikan pendapat, sembilan fraksi setuju pada Pak Arief untuk diperpanjang. Satu fraksi, Fraksi Gerindra menyatakan mereka tidak berpendapat, karena mereka berpendapat bukan hanya satu yang diusulkan," kata Pandjaitan, di Kompleks Parlemen, Jakarta,
Dia mengatakan alasan Hidayat disetujui adalah karena pengalaman, integritas dan keputusan yang diambil Arief selama menjadi Hakim Konstitusi. Selain itu, menurut dia, Hidayat diyakini mampu menjaga semangat NKRI dan Pancasila. "Kemudian bagaimana Pak Arief ini mampu menjaga NKRI dan Pancasila," ujarnya.
Pewarta: Panca Prabowo
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2017
