"Hari ini sekolah calon kepala daerah dimulai sebagai tahapan strategis di dalam memenangkan Pilkada Serentak tahun 2018. PDI Perjuangan terus melembagakan Sekolah Para Calon Kepala Daerah yang wajib diikuti oleh para calon kepala daerah dan atau wakil kepala daerah," kata Hasto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
Hasto mengatakan sekolah tersebut merupakan tanggung jawab partai untuk menghasilkan kepemimpinan ideologis, yang membumikan Pancasila dan kepemimpinan yang membangun peradaban.
Hal itu menurut dia dilakukan dengan memberi jawaban atas berbagai persoalan bangsa dan negara guna membangun masa depan yang lebih baik.
Dia menjelaskan, kurikulumnya selain aspek ideologis, juga dirancang untuk membekali calon terkait tata kelola pemerintahan yang baik, reformasi birokrasi sebagai penopang `e-government`, pemerintahan bersih dan bebas korupsi, dan terkait strategi pemenangan pemilu berdasarkan kekuatan gotong- royong.
"Dengan semangat gotong- royong, seluruh simpatisan, anggota dan kader partai bergerak satu arah memenangkan pilkada. Bagi PDI Perjuangan, pilkada bukan persoalan orang per-orang namun merupakan pergerakan kolektif kepartaian bersama pasangan calon untuk memenangkan hati rakyat," ujarnya.
Menurut dia, di sekolah tersebut juga dibangun "emotional bonding" seluruh calon sehingga ketika terpilih nanti akan saling bekerja sama. Dia mengatakan kerja sama tersebut dilakukan secara horizontal untuk menjalankan konsepsi pembangunan semesta berencana yang dirintis oleh Soekarno.
"Kerja sama secara vertikal untuk memerkuat konsolidasi politik Presiden Joko Widodo," katanya.
Hasto mengatakan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan yang juga Presiden Kelima RI, Megawati Soekarnoputri akan memberikan pembekalan khusus dalam sekolah tersebut bersama kepala daerah PDI Perjuangan yang dinilai berhasil.
Menurut dia, para kepala daerah PDI Perjuangan yang dinilai berhasil di Surabaya, Banyuwangi, Ngawi, Tabanan, Bangki, Dharmasraya, Semarang, Sukoharjo, Kulonprogo dan lain-lain yang akan menjadi inspirasi terhadap model pemerintahan prorakyat, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
