Jakarta (ANTARA News) - Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri melakukan peletakan batu pertama pembangunan 300 rumah bagi buruh migran dalam rangkaian peringatan Hari Buruh Internasional di Ponorogo, Jawa Timur, Senin.Pemerintah terus mendukung dan siap memfasilitasi pembangunan rumah bagi para buruh migran di berbagai daerah di Indonesia. Semoga bisa meningkatkan kesejahteraan buruh migran kita."
"Semoga peletakan batu pertama perumahan TKI di Ponorogo ini bisa memberikan manfaat bagi para buruh migran. Cicilannya juga gak boleh memberatkan masyarakat. Jadikan ini sebagai investasi akhirat juga," kata Menaker dalam keterangan pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Senin.
Pembangunan rumah dengan tipe 36 dan 45 itu dilakukan di atas lahan seluas 6.240 meter persegi.
Dalam kesempatan itu, Menaker memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang telah berinisiatif membantu mewujudkan perumahan bagi para buruh migran Indonesia.
"Pemerintah terus mendukung dan siap memfasilitasi pembangunan rumah bagi para buruh migran di berbagai daerah di Indonesia. Semoga bisa meningkatkan kesejahteraan buruh migran kita," kata Hanif.
Menaker mengingatkan kembali bahwa salah satu aspek penting yang perlu dipikirkan bagi pekerja migran, khususnya purna TKI adalah memastikan penggunaan remitansi atau uang hasil kerja itu digunakan untuk kepentingan yang produktif.
"Kita untuk mendorong agar dimanfaatkan untuk yang lebih produktif. Mungkin investasi rumah, investasi pendidikan dan sebagainya sehingga uang yang diperoleh di luar negeri itu bermanfaat. Jangan hanya dimanfaatkan untuk hal yang konsumtif," ujarnya.
Pemerintah juga telah mewajibkan masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri untuk ikut menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, terutama untuk program Jaminan Hari Tua (JHT).
"Kalau TKI itu semuanya bisa ikut di BPJS Ketenagakerjaan, sesungguhnya nanti kredit untuk perumahan itu disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan," tutur Hanif.
Selain itu, pemerintah pun mempermudah akses KUR dengan terus menurunkan tingkat bunga yakni dari sekitar 24 persen menjadi sembilan persen dan tahun 2017 menjadi tujuh persen yang dinilai sangat aksesibel bagi masyarakat yang ingin menjadi wirausahawan baru.
"Tak hanya itu saja tentunya, fasilitas lainnya juga yang bisa dimanfaatkan oleh para pekerja migran kita. Dan ini salah satu upaya dari pemerintah agar TKI kita ini lebih baik," kata Hanif.
Pewarta: Arie Novarina
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2017
