50 tahun LIPI masih bahas dana riset

20 Desember 2017 02:01 WIB
50 tahun LIPI masih bahas dana riset
Dokumentasi peneliti dari LIPI sekaligus penemu Sensor Anti Tabrakan Beruntun yang akan diterapkan di jalan bebas hambatan, Sugino (tengah), menjelaskan cara kerja temuannya kepada sejumlah murid sekolah pada ajang Puspiptek Innovation Festival di Puspiptek, Serpong, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (29/9/2017). (ANTARA FOTO/Muhammad Iqbal)
Jakarta (ANTARA News) - Refleksi 50 tahun Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) di Jakarta, Selasa (19/12), masih membahas persoalan rendahnya dana riset di Indonesia yang baru mencapai 0,25 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Duta Informasi Ilmiah LIPI yang juga anggota Komisi VI DPR, Rieke Pitaloka, dalam Refleksi 50 tahun LIPI mengatakan tugas berat dirinya sebagai duta informasi ilmiah LIPI adalah memperjuangkan anggaran riset.

"Dana riset Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara memang cukup memprihatinkan, hanya 2,5 persen PDB. Bahkan dana riset Indonesia kalah besar dari Vietnam dan Filipina," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Sulitnya mengumpulkan dana riset ini, dia mengatakan sama sulitnya mengumpulkan data soal dana-dana riset di Indonesia. "Ngumpulin data komprehensif anggaran riset Indonesia juga susah, bahkan rasanya perlu penelitian juga untuk persoalan ini".

Lebih lanjut dia mengatakan, riset di Indonesia belum menjadi pengarusutamaan pembangunan. Seharusnya setiap bidang perlu melalui riset bukan berbasis asumsi, harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, harus sesuai kebutuhan atau fakta di masyarakat, politik anggarannya akan menentukan arah pembangunan.

Rieke mengatakan sangat memungkinkan menaikkan dana riset di Indonesia mengingat di 1960 dana riset bisa mencapai 1,1 persen dari jumlah investasi yang mencapai Rp240 miliar. "Saat itu targetnya menjadikan negara industri berbasis riset," ujar dia.

Plt Kepala LIPI, Bambang Subiyanto, mengatakan, anggaran LIPI 2018 mengalami sedikit kenaikan 18 persen atau Rp1,416 minimal. Dana tersebut terbagi menjadi Rp710,6 miliar untuk layanan perkantoran, Rp608,90 miliar untuk kementerian/lembaga, sedangkan prioritas dukungan manajemen.

Pewarta: Virna Setyorini
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2017