Pada acara penandatanganan kerja sama dengan BPPT di gedung BPPT Jakarta, Rabu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan produksi sampah di wilayahnya sampai sekitar tujuh ton per hari dan semuanya ditumpuk di Bantar Gebang.
Tanpa model pengelolaan yang baik, sampah-sampah itu akan menimbulkan masalah baru, karenanya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha menemukan solusi untuk memutus pasokan sampah ke Bantar Gebang.
"Salah satu masalah terbesar adalah pengelolaan residu atau sampah. Jakarta ini salah satu produsen sampah terbesar, maka dari itu pembangkit listrik tenaga sampah Insya Allah akan jadi ikhtiar kita memotong suplai sampah ke Bantar Gebang," kata Anies.
"Bagi kami akumulasi dapat dihilangkan, itu yang terpenting melalui pola pengelolaan yang baik, dan listriknya kami anggap sebagai bonus," katanya.
Dia juga ingin selanjutnya sampah bisa dikelola secara lokal mulai dari tingkat rumah tangga.
"Kita ingin rakyatnya terlibat pengelolaan sampah. Sudah saatnya kita pikirkan tentang pengelolaan di tingkat sub-kota, sehingga tak harus diangkut ke lokasi tapi bisa diolah secara lokal," katanya.
Gubernur mengusulkan nantinya penerapan teknologi pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik terbuka untuk umum.
"Saya usul visitor bisa melihat proses pengelolaan sampah, agar pertama memahami ujung dari sampah yang dibuang, kedua membuat kita bangga atas teknologi dan fasilitas pengelolaan sampah yang dimiliki negeri ini," kata Anies.
Anies berharap pembangunan PLTSa nantinya bisa mengurangi masalah sampah Jakarta dan membawa manfaat bagi warga.
Dalam kerja sama dengan BPPT, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyediakan lahan untuk PLTSa dan BPPT akan menjalankan proyek percontohan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah dengan kapasitas 400 kilowatt yang bisa menyerap 50 ton sampah per hari. Proyek PLTSa percontohan itu rencananya dibangun akhir tahun 2018 dengan dana Rp900 miliar.
Pewarta: Susylo Asmalyah
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2017
