Pemerintah bertekad jaga rantai pasok sektor konstruksi

4 Januari 2018 18:06 WIB

Arsip: Pelebaran Jalan Jalur Puncak Sejumlah pekerja menyelesaikan proyek pelebaran Jalan Raya Puncak, Gadog, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/9/2017). Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan dana sebesar Rp 6 miliar untuk pelebaran jalan dan perbaikan lahan rawan longsor guna mengurangi kemacetan di jalur Puncak Bogor. (ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya) ()

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertekad untuk terus menjaga rantai pasok sektor konstruksi terutama mengenai sejumlah material yang dibutuhkan seperti aspal, semen, baja, beton pracetak, dan alat berat.

"Dalam hal pemenuhan kebutuhan material dan peralatan tersebut masih ada beberapa isu yang harus kita benahi seperti sistem informasi dan jejaring rantai pasok kebutuhan material dan peralatan konstruksi," kata Dirjen Bina Konstruksi PUPR Syarif Burhanuddin dalam jumpa pers di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis.

Hal itu, ujar dia, tidak lain agar rantai pasok material dan peralatan dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur nasional.

Ia menyadari bahwa pembangunan infrastruktur Indonesia harus didukung dengan kesediaan rantai pasok sumber daya konstruksi memadai.

"Rantai pasok yang dimaksud mencakup semua bagian usaha pemasok bahan bangunan atau material, usaha pemasok peralatan konstruksi, usaha pemasok teknologi konstruksi, dan usaha pemasok tenaga kerja konstruksi," paparnya.

Sedangkan dalam hal estimasi kebutuhan material dan peralatan konstruksi, kebutuhan di Kementerian PUPR tahun Anggaran 2018 antara lain adalah aspal minyak 921,58 ribu ton, semen 3,90 juta ton, baja 1,57 juta ton, dan beton pracetak 4,73 juta ton.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo dalam sejumlah kesempatan memastikan bahwa upaya untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur menjadi penting karena menyangkut daya saing produk-produk Indonesia dan daya saing Indonesia terhadap negara lain.

"Kalau stok infrastruktur kita masih rendah, kemudian stok infrastruktur negara lain lebih tinggi, artinya kita kalah bersaing, dan produk kita pasti lebih mahal," tegasnya.

Percepatan pembangunan infrastruktur ini juga terlihat dari realisasi APBN-P 2017 yang sebagian besar telah dimanfaatkan dan diwujudkan dalam pembangunan serta program prioritas pemerintah.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pelaksanaan belanja prioritas yang terkait dengan pembangunan infrastruktur pada tahun 2017 telah berlangsung dengan baik.

Sri Mulyani mengatakan bahwa penyerapan belanja pemerintah melalui belanja modal, transfer ke daerah maupun dana desa telah didukung oleh fundamental ekonomi yang baik.