Proyek permukiman Israel di wilayah yang mereka duduki atau caplok sejak 1967 itu ilegal di bawah hukum internasional, dan dianggap komunitas internasional sebagai hambatan utama bagi upaya perdamaian dengan Palestina.
"Menteri Pertahanan pada Rabu akan hadir untuk persetujuan Dewan Tinggi Perencanaan dalam rencana konstruksi segera tahun 2018 untuk 1.285 unit rumah di Judea dan Samaria," demikian pernyataan Kementerian Pertahanan menggunakan nama dalam alkitab yang digunakan otoritas Israel untuk Tepi Barat.
Lieberman juga ingin memajukan proyek untuk 2.500 unit rumah tambahan di lebih dari 20 lokasi menurut pernyataan kementerian yang dikutip AFP.
Dewan Tinggi Perencanaan bertemu beberapa kali setahun untuk memeriksa dan menyetujui proyek pembangunan permukiman.
Menurut Peace Now, organisasi non-pemerintah Israel yang berkampanye menentang pembangunan permukiman, sebanyak 6.742 proyek perumahan di permukiman itu disetujui tahun lalu, yang tertinggi sejak 2013. Tahun 2016 pembangunan 2.629 rumah disetujui.
Pada Desember, komite pusat Partai Likud dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu sepakat bulan mengadopsi resolusi yang mendesak para pejabatnya "mengizinkan pembangunan secara bebas dan penerapan legislasi (Israel) bagi seluruh area permukiman Yahudi yang dibebaskan" di wilayah itu.
Kalau rancangan semacam itu diadposi pemerintah, maka itu akan benar-benar mengakhiri "solusi dua negara" dengan menjadikan negara Palestina tidak ada.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengkritik resolusi Likud dan penolakan Amerika Serikat mengecam kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina.
Sekitar 400.000 orang Israel tinggal secara ilegal di Tepi Barat, wilayah Palestina yang telah diduduki Israel selama 50 tahun.
Sebanyak 200.000 lainnya tinggal di Yerusalem Timur, yang dicaplok Israel dalam tindakan yang tidak pernah diakui oleh masyarakat internasional.(mu)
Pewarta: -
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
