"Pada 2017 sudah 10 PUPM yang dibentuk. Pada 2018, NTB kembali mendapat alokasi dana untuk pembentukan 13 PUPM," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan (BKP) NTB Hj Budi Septiani di Mataram, Senin.
Ia mengatakan PUPM merupakan lembaga yang dikelola oleh gabungan kelompok tani (gapoktan) yang dianggap memiliki kemampuan untuk menjalan usaha penjualan beras bersubsidi dengan membentuk Toko Tani Indonesia (TTI).
Sebanyak 10 PUPM yang dibentuk pada 2017 tersebar di Kabupaten Bima satu lembaga, Lombok Timur tiga lembaga, Lombok Tengah empat lembaga, Lombok Utara dan Kota Bima masing-masing satu lembaga.
Sementara PUPM yang akan dibentuk pada 2018 rencananya di Kabupaten Lombok Tengah lima lembaga, Lombok Utara dua lembaga, Lombok Timur, dan Lombok Barat masing-masing tiga lembaga.
Masing-masing gapoktan akan memperoleh dana bantuan yang bersumber dari BKP Kementan sebesar Rp160 juta. Dana tersebut harus digunakan untuk pengadaan beras sebesar Rp100 juta dan dana operasional penjualan beras bersubsidi Rp60 juta.
Kementan, lanjut Budi, juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp60 juta selama tiga tahun untuk masing-masing gapoktan pengelola PUPM yang sudah membentuk TTI sebagai sarana penjualan beras bersubsidi.
Masing-masing PUPM membentuk minimal dua TTI yang menjual beras kualitas medium dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp8.000 per kilogram (kg). Harga tersebut jauh lebih rendah dari HET yang ditetapkan Kementerian Perdagangan sebesar Rp9.450/kg.
"Harga beras medium yang dijual di TTI harus lebih murah dari harga pasaran karena sudah disubsidi pemerintah. Pengelola TTI tidak boleh menjual di atas HET," ujarnya.
PUPM-TTI, kata dia, harus dibentuk di sentra-sentra produksi agar hasil panen petani bisa diserap oleh gapoktan kemudian dijual kembali ke masyarakat dengan harga relatif lebih murah dibanding harga di pasaran.
Ia menyebutkan total penjualan beras melalui 10 PUMP-TTI pada 2017 mencapai 550 ton atau masing-masing lembaga dibebankan penjualan beras bersubsidi sebanyak 55 ton per tahun.
"Target penjualan beras bersubsidi pada 2018 diharapkan bisa mencapai 1000 ton karena sudah ada penambahan PUPM yang diikuti dengan bertambahnya jumlah TTI menjadi 51 lembaga," kata Budi.
TTI merupakan salah satu upaya Kementan dalam menyediakan pangan terjangkau oleh masyarakat. Menjual produk pertanian dengan harga terjangkau karena didatangkan langsung dari petani yang tergabung dalam gapoktan.
Pewarta: Awaludin
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018
