PBB (ANTARA News) - Inggris, Prancis, Amerika Serikat (AS) dan lima negara lainnya meminta Dewan Keamanan PBB untuk membahas nasib ratusan ribu pengungsi Rohingya yang diusir dari Myanmar, kata beberapa diplomat, Rabu (7/2).
Dewan Keamanan akan mengadakan pertemuan pada Selasa untuk mendengar laporan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi Filippo Grandi mengenai krisis yang dipicu oleh operasi penindakan keras tentara di negara bagian Rakhine, Myanmar, pada Agustus tahun lalu.
Swedia, Polandia, Belanda, Kazakhstan dan Guinea Khatulistiwa mengajukan pertemuan itu bersama dengan tiga anggota permanen Dewan Keamanan.
Pertemuan tersebut terjadi hampir tiga bulan setelah Dewan Keamanan mengadopsi pernyataan yang menuntut agar Myanmar mengendalikan pasukan keamanannya dan mengizinkan warga Rohingya kembali ke rumah mereka.
Lebih dari 750.000 penduduk etnis Rohingya mengungsi dari negara mayoritas Buddha itu ke Bangladesh, melarikan diri dari tentara yang dituduh membunuh, memerkosa dan membakar desa-desa.
Bangladesh dan Myanmar sepakat bulan lalu untuk memulangkan Rohingya dalam jangka waktu dua tahun, namun PBB menyatakan keprihatinannya karena badan pengungsi UNHCR tidak dilibatkan dalam kesepakatan itu.
Baca juga: Proses pemulangan pengungsi Rohingya ke Myanmar ditunda
Majelis Umum pada Desember mengadopsi resolusi yang meminta Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menunjuk utusan khusus ke Myanmar, namun pengangkatan itu belum dilakukan, demikian AFP.
Baca juga: Myanmar tolak kunjungan Dewan Keamanan PBB
Penerjemah: Monalisa
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2018
