"Kotaku merupakan program kolaborasi. Tidak hanya Pemerintah Pusat, tetapi juga melibatkan Pemerintah Daerah dan warga, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya. Kalau masyarakat tidak dilibatkan maka kawasan yang sudah ditata akan kembali kumuh,? kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam keterangan tertulis usai mendampingi Presiden Joko Widodo saat meninjau Program Kotaku, di Ambon, Rabu.
Menurut Basuki, pada lokasi tersebut dilakukan pembangunan jalan rabat beton sepanjang 2,5 km dengan nilai Rp860 juta dan pembangunan saluran drainase sepanjang 350 meter dengan biaya sebesar Rp242 juta melalui alokasi anggaran Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR tahun 2018.
"Sebagian pekerjaan jalan sudah dapat diselesaikan dan dirasakan manfaatnya karena sebelumnya jalan yang ada berupa tanah yang sulit dilewati apabila terjadi hujan," katanya.
Basuki merinci, jumlah masyarakat setempat yang menjadi pekerja dalam kegiatan tersebut per harinya sebanyak 28-30 orang. Untuk tukang mendapatkan upah sebesar Rp120 ribu/hari dan pekerja sebesar Rp100 ribu/hari selama tiga bulan.
Pemerintah, kata Basuki, untuk penyediaan infrastruktur dasar permukiman, pihaknya bersama pemangku kepentingan lainnya telah mencanangkan gerakan 100-0-100 yakni tersedianya 100 persen akses air minum bagi masyarakat, 0 persen kawasan kumuh dan 100 persen tersedia akses sanitasi sehat bagi masyarakat pada tahun 2019.
"Khusus penanganan kawasan kumuh, salah satunya melalui program Kotaku. Program Kotaku tidak hanya bertujuan membangun infrastruktur lingkungan namun juga meningkatkan ekonomi warga dan prilaku hidup sehat masyarakat," kata Basuki.
Data Kementerian PUPR menyebutkan, capaian 2017 bidang infrastruktur permukiman yakni pembangunan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dari target 4.997 liter/detik tercapai 4.832 liter/detik, penanganan kawasan kumuh dengan target 1.058 hektar tercapai 5.961 hektar, dan infrastruktur sanitasi persampahan dari target menjangkau 2,8 juta kepala keluarga (KK) tercapai 2,6 juta KK.
Secara keseluruhan, Kementerian PUPR mengalokasikan anggaran Rp11,28 triliun untuk program padat karya tunai. Program tersebut yakni program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi, Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masayarakat ( Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), pembangunan rumah swadaya maupun Rusun dan rumah tapak untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan.
Alokasi anggaran padat karya di Provinsi Maluku melalui P3TGAI di 55 lokasi di empat kabupaten sebesar Rp12,73 miliar, pemeliharaan jalan nasional sepanjang 1.772 km sebesar Rp32,1 miliar, PISEW pada 21 lokasi di enam kabupaten sebesar Rp12,6 miliar dan Kotaku di 24 kelurahan di tiga kabupaten/kota sebesar Rp13,7 miliar.
Untuk padat karya bidang perumahan, akan dilakukan melalui program rumah swadaya bagi 3.500 unit di 11 kabupaten dengan anggaran Rp52,5 miliar.
Turut mendampingi Menteri Basuki dalam kunjungan tersebut, Inspektur Jenderal Rildo Ananda Anwar, Direktur Jenderal Cipta Karya Sri Hartoyo dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.
Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
