• Beranda
  • Berita
  • TNI AD bantu layanan kesehatan di pedalaman Papua Barat

TNI AD bantu layanan kesehatan di pedalaman Papua Barat

17 Februari 2018 01:24 WIB
TNI AD bantu layanan kesehatan di pedalaman Papua Barat
Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) XIII/Kasuari di Papua Barat, Mayor Jenderal TNI Joppye Onesimus Wayangkau. Pria kelahiran Serui, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua, dan alumni Akademi Militer pada 1987 ini menjadi Pangdam XIII/Kasuari pertama yng dibentuk November 2016. (kodam17cenderawasih.mil.id)

Sekarang sudah ada 18 pos yang tersebar dari wilayah Sorong hingga Kaimana."

Manokwari (ANTARA News) - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD) membantu pelayanan kesehatan di wilayah pedalaman Provinsi Papua Barat untuk mencegah kasus gizi buruk dengan membentuk 18 Pos Penugasan Daerah Rawan (Pamrahwan), kata Panglima Daerah XVIII/Kasuari Mayjor Jenderal TNI Joppye Onesimus Wayangkau.

"Pos Pamrahwan ini kita tempatkan di daerah-daerah pedalaman, terpencil dan kepulauan. Pos terjauh berada di wilayah Diatrik Yamor Kaimana yang berbatasan dengan Nabire-Papua,"  ujarnya di Manokwari, Jumat (16/2).

Penempatan personel pada pos-pos tersebut, menurut dia, bertujuan membantu pemerintah dalam sejumlah pelayanan, termasuk kesehatan, pendidikan dan pertanian di berbagai daerah tersulit.

"Namanya juga Pamrahwan, jadi daerah-daerah rawan yang menjadi sasaran. Bidang kesehatan, pendidikan, termasuk bidang pertanian personel kami siap membantu," kata dia lagi.

Dalam penugasan tersebut, dikemukakannya, personel TNI AD disiapkan secara khusus guna menghadapi segala situasi yang dihadapi masyarakat karena tugas pokok dan fungsi melayani rakyat menjadi fokus utamanya.

Joppye mengutarakan, pembentukan Pos Pamrahwan sudah dilaksanakan sejak daerah ini masih menjadi wilayah Teritorial Kodam XVII Cenderawasih.

Setelah Kodam Kasuari terbentuk, dijelaskannya, maka pos ditambah dan pergantian personel dilakukan secara rutin.

"Sekarang sudah ada 18 pos yang tersebar dari wilayah Sorong hingga Kaimana," ujarnya.

Sejauh ini, ia menilai, belum ada laporan terkait kejadian luar biasa (KLB), seperti kasus gizi buruk dan campak yang menimpa warga Kabupaten Asmat, Papua.

Dia menambahkan, kehadiran TNI bertujuan untuk meningkatkan aspek ketahanan pada seluruh bidang pelayanan sekaligus membantu mengurangi beban pemerintah daerah maupun pusat.

"Memang belum maksimal, namun setidaknya bisa mengurangi beban atau tugas pemerintah. Kami pun terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah manakala ada hal-hal yang harus disikapi segera," demikian Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau.

Pewarta: Toyiban
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2018