Jakarta (ANTARA News) - Setelah terjadi lagi kecelakaan fatal proyek pembangunan infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menghentikan untuk sementara waktu (moratorium) seluruh pekerjaan proyek infrastruktur berat di atas permukaan atau melayang.... saya sudah perintahkan, seluruh pekerjaan berhenti sementara waktu, mulai dari tol, LRT dan jembatan...
"Pagi ini, saya sudah perintahkan, seluruh pekerjaan berhenti sementara waktu, mulai dari tol, LRT dan jembatan yang membutuhkan pekerjaan berat di atas, elevated, untuk diaudit Komite Keselamatan Konstruksi," kata Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, di Yogyakarta. Selasa.
Penegasan itu dia katakan berlatar lengan gelagar tiang tumpuan (pier head) di salah satu titik proyek tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) dan menyebabkan korban tujuh pekerja luka-luka, pada pukul 03.40 WIB hari ini.
Sebelum kejadian ini, beberapa peristiwa mirip dengan kejadian ini sudah kerap terjadi di Indonesia.
Menurut dia, setelah diaudit KKK, pada setiap proyek dengan pekerjaan berat melayang tersebut, bisa atau tidak diteruskan ada di KKK. "Jadi, lanjut atau tidak lanjut tergantung hasil audit," kata dia.
Dia katakan, Kementerian PUPR juga sudah menghentikan sementara pekerjaan jembatan di Papua yang seharusnya hari ini (20/2) dilakukan pengangkatan. Proses yang mengharuskan komponen utama infrastruktur itu diangkat, diinstruksikan dihentikan sementara dulu.
"Hari ini jam 12.30 WIB, saya undang pihak terkait untuk membicarakan masalah ini di Kementerian PUPR Jakarta," kata Hadimulyono.
Dia juga menyatakan, pelajaran yang bisa dipetik adalah lemahnya pengawasan karena ini pekerjaan rutin.
Ketika ditanya sampai kapan penghentian sementara itu, dia menjawab, tergantung hasil audit KKK.
Kejar setoran
Sebelumnya, secara terpisah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memprotes pembangunan infrastruktur di Indonesia ternyata dikerjakan seperti --yang dia ilustrasikan-- sopir angkot (angkutan kota).
"Ya, seperti sopir angkot kejar setoran. Yang penting pekerjaan selesai, tanpa mengutamakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpangnya," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi.
Menurut dia, setelah diaudit KKK, pada setiap proyek dengan pekerjaan berat melayang tersebut, bisa atau tidak diteruskan ada di KKK. "Jadi, lanjut atau tidak lanjut tergantung hasil audit," kata dia.
Dia katakan, Kementerian PUPR juga sudah menghentikan sementara pekerjaan jembatan di Papua yang seharusnya hari ini (20/2) dilakukan pengangkatan. Proses yang mengharuskan komponen utama infrastruktur itu diangkat, diinstruksikan dihentikan sementara dulu.
"Hari ini jam 12.30 WIB, saya undang pihak terkait untuk membicarakan masalah ini di Kementerian PUPR Jakarta," kata Hadimulyono.
Dia juga menyatakan, pelajaran yang bisa dipetik adalah lemahnya pengawasan karena ini pekerjaan rutin.
Ketika ditanya sampai kapan penghentian sementara itu, dia menjawab, tergantung hasil audit KKK.
Kejar setoran
Sebelumnya, secara terpisah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) memprotes pembangunan infrastruktur di Indonesia ternyata dikerjakan seperti --yang dia ilustrasikan-- sopir angkot (angkutan kota).
"Ya, seperti sopir angkot kejar setoran. Yang penting pekerjaan selesai, tanpa mengutamakan keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpangnya," kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi.
Pemerintah memang tengah sangat gencar membangun infrastruktur di sana-sini dalam waktu singkat.
Menurut dia, kecelakaan konstruksi terhadap proyek infrastruktur secara beruntun, dengan puluhan korban melayang, membuktikan hal itu.
"Kecelakaan konstruksi terjadi sebagai terbukti karena kegagalan konstruksi. Ini membuktikan proyek konstruksi itu tidak direncanakan secara matang dan atau pengawasan yang ketat dan konsisten," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya menyampaikan kritik keras dan mendesak pemerintah untuk membentuk tim investigasi independen dengan tugas utama melakukan forensik engineering.
Hal itu untuk menyimpulkan apakah yang terjadi merupakan kegagalan dalam perencanaan konstruksi, kegagalan dalam pelaksanaan konstruksi, atau kegagalan dalam pengawasan konstruksi.
Abadi menegaskan, jangan sampai proyek infrastruktur itu merupakan kegagalan konstruksi berulang saat digunakan konsumen.
"Kita bisa bayangkan, korban masal akan terjadi jika kecelakaan konstruksi tersebut terjadi saat digunakan konsumen," kata Tulus.
Proyek Jalan Tol Becakayu merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk mulai 2014 dengan nilai kontrak Rp7,23 triliun dan memiliki panjang ruas 11 km.
Menurut dia, kecelakaan konstruksi terhadap proyek infrastruktur secara beruntun, dengan puluhan korban melayang, membuktikan hal itu.
"Kecelakaan konstruksi terjadi sebagai terbukti karena kegagalan konstruksi. Ini membuktikan proyek konstruksi itu tidak direncanakan secara matang dan atau pengawasan yang ketat dan konsisten," katanya.
Oleh karena itu, kata dia, pihaknya menyampaikan kritik keras dan mendesak pemerintah untuk membentuk tim investigasi independen dengan tugas utama melakukan forensik engineering.
Hal itu untuk menyimpulkan apakah yang terjadi merupakan kegagalan dalam perencanaan konstruksi, kegagalan dalam pelaksanaan konstruksi, atau kegagalan dalam pengawasan konstruksi.
Abadi menegaskan, jangan sampai proyek infrastruktur itu merupakan kegagalan konstruksi berulang saat digunakan konsumen.
"Kita bisa bayangkan, korban masal akan terjadi jika kecelakaan konstruksi tersebut terjadi saat digunakan konsumen," kata Tulus.
Proyek Jalan Tol Becakayu merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional yang dikerjakan PT Waskita Karya (Persero) Tbk mulai 2014 dengan nilai kontrak Rp7,23 triliun dan memiliki panjang ruas 11 km.
Pewarta: Edy Sujatmiko
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2018
