Kemdikbud pastikan dana BOP kesetaraan tetap dianggarkan

22 Februari 2018 08:19 WIB

Program Indonesia Pintar Siswa SD membawa bendera dalam acara menyambut datangnya Tahun Ajaran Baru di Desa Waringin, Pandeglang, Banten, Senin (13/7/15). Dirjen PAUD dan Dikmas Kemdikbud Harris Iskandar mengatakan sebanyak 253.608 orang calon penerima manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) bisa mengikuti pendidikan kesetaraan yang ditujukan kepada warga negara yang tidak berkesempatan mengenyam pendidikan formal di sekolah. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja) ()

Jakarta (ANTARA News) - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memastikan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) untuk program kesetaraan pada 2018 tetap dianggarkan.

"Kami sudah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan sudah ada kejelasan untuk penganggaran BOP pada tahun ini," ujar Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Didik Suhardi, di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, Kemdikbud mengajukan anggaran sekitar Rp470 miliar untuk BOP Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) pada tahun ini, namun sempat belum ada kepastian dari Kementerian Keuangan.

Belum adanya kepastian mengenai BOP tersebut membuat PKBM yang menerima siswa penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) nonformal atau putus sekolah menjadi risau.

Pasalnya, BOP diperlukan untuk biaya operasional PKBM tersebut, seperti gaji tutor maupun proses pembelajaran. Sementara dana KIP yang diterima siswa hanya boleh digunakan untuk siswa tersebut, misalnya untuk ongkos transportasi ke PKBM.

"Ini sedang dibahas mengenai anggaran BOP 2018 sebanyak Rp470 miliar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera cair," kata dia.

Didik menjelaskan dana BOP merupakan program prioritas karena program kesetaraan yang mana anak yang sebelumnya tidak sekolah diminta untuk kembali ke sekolah.

"Tentu kita anggarkan," kata dia.

Jumlah anak yang putus sekolah menurut data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) ada 4,1 juta anak. Kemdikbud kemudian melakukan penyisiran dan mengajak kembali ke sekolah sekitar 568.171 anak putus sekolah yang kembali belajar di Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).

Sebanyak 568.171 tersebut terdiri atas paket A sebanyak 69.905 siswa, paket B sebanyak 242.004 siswa, dan paket C sebanyak 256.262 siswa. Anak putus sekolah tersebut kembali mengenyam pendidikan di 11.000 PKBM yang tersebar di Tanah Air sebagai penerima KIP nonformal.

Pada awalnya, lanjut Didik, anggaran untuk BOP akan diajukan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP), namun kemudian diketahui untuk tahun ini tidak ada APBNP 2018.

Pada tahun sebelumnya, setiap PKBM yang menampung anak penerima KIP nonformal mendapatkan BOP, yakni paket A sebanyak Rp1 juta per tahun, paket B sebanyak Rp1,5 juta per tahun, dan paket C sebanyak Rp2 juta per tahun.