Jakarta (ANTARA News) - Bulgaria di Eropa Timur sedang menjadi ketua Uni Eropa dan posisi ini dipandang penting sebagai salah satu “pintu masuk” menembus pasar Eropa. “Karena itu kami menyambut positif atas inisiatif kerja sama dan investasi dari Bulgaria,” kata Duta Besar Indonesia untuk Bulgaria, Makedonia, dan Albania, Astari Rasjid.
Kemarin (22/2), di suatu hotel papan atas di Jakarta, Rasjid yang berlatar seniman dan budayawan itu membawa delegasi International Power Supply —perusahaan sistem energi hibrida dan alternatif— dari Bulgaria, yang dipimpin CEO-nya, Alexander Rangelov. Rasjid tidak sendirian, karena dia juga didampingi koleganya, Duta Besar Bulgaria untuk Indonesia, Sergey Mitchev.
Di dalam aula utama hotel yang menjadi lokasi Forum Inovasi Energi Terbarukan yang digagas Purnomo Yusgiantoro Center dan dihadiri pendirinya, mantan Menteri ESDM dan Menteri Pertahanan sekaligus mantan Ketua OPEC, Purnomo Yusgiantoro, itu, terdapat satu unit penyimpan listrik yang dipajang secara atraktif.
Bentuknya mirip UPS yang berfungsi sebagai catudaya sistem kelistrikan konvensional, namun yang ini ukurannya lebih besar lagi. Diberi label Exeron, “catudaya” ini andalan International Power Supply. Inilah yang memiliki kandungan sistem dan subsistem berlatar teknologi militer yang bisa diaplikasikan untuk berbagai kepentingan.
Di papan informasi yang diletakkan dekat “catu daya” itu, diimbuhi tulisan NATO certified AQAP 2110. “Produk dan sistem kami memang telah dipergunakan banyak negara anggota NATO dan angkatan bersenjata mereka. 58 negara telah memakai sistem kami di tujuh benua,” kata Rangelov.
Di Afrika Selatan, kata dia, Exeron dipakai Angkatan Bersenjata Afrika Selatan di lokasi yang iklimnya ekstrim. Satu sistem penyedia energi baru dan terbarukan mereka terdiri dari sistem sel surya berkapasitas 42 kWp, sistem penyimpan berkapasitas 240 kWh, dan daya keluaran sebesar 36 KW, dan mampu menggantikan peran generator berdaya 64 kVA.
Dengan demikian, tidak lagi diperlukan suplai BBM untuk menggerakkan generator pembangkit daya listrik.
Pelanggan mereka, menurut dia, mulai dari perusahaan telekomunikasi multinasional, operator mini-grid dan off-grid, integrator internasional, perusahaan perminyakan dan pertahanan, dan tentu di semua lokasi dengan situasi ekstrim di seluruh dunia.
Pada sisi lain, Bulgaria --bersama dengan belasan negara lain Eropa Timur-- pernah tergabung dengan Pakta Warsawa dan mereka memiliki banyak teknologi militer yang di kemudian hari potensial dikembangkan dan diaplikasikan untuk kepentingan selain perang pada masa damai.
Menurut seorang ahli ketenagalistrikan yang hadir, masalah utama energi baru dan terbarukan di seluruh dunia adalah menyediakan sistem yang minim perawatan, harganya terjangkau, dan bisa menyimpan sebanyak mungkin daya listrik dalam waktu selama mungkin.
Riset dan pengembangan tentang ini di Tanah Air, kata ahli itu, sedang terus dilaksanakan dan semakin digalakkan. “Namun harganya masih belum bisa terjangkau secara umum. Juga dimensi bobotnya masih berat. Ini memang tantangannya dan teknologi yang ditawarkan dari Bulgaria ini menarik untuk dipelajari dan dikembangkan di sini,” katanya.
Forum Energi Terbarukan yang digagas Purnomo Yusgiantoro Centre itu memang merangkul banyak kalangan secara resmi. Di antara mereka adalah Universitas Pertahanan yang dipimpin langsung oleh rektornya, Mayor Jenderal TNI Yoedhi Swastanto.
Satu-satunya universitas yang mengkaji hal-hal pertahanan dalam skala luas di Indonesia ini memang digandeng dalam kerja sama dengan mereka.
Menurut jenderal bintang dua TNI AD ini, “Di semua daerah perbatasan negara kita, masalah penting yang krusial adalah energi listrik yang bisa diandalkan dengan perawatan rendah dan mudah dimobilisasi ke mana-mana. Sistem ini bukan cuma bisa dipakai tentara kita, tetapi juga untuk masyarakat sipil dan ini menunjang ketahanan nasional, setidaknya di garis perbatasan dan wilayah terpencil kita,” kata dia.
Karena itulah, kata dia, Universitas Pertahanan dilibatkan dalam kerja sama resmi melalui Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan.
Dari berbagai kajian, penelitian-pengembangan, dan studi banding mereka bersama instansi-instansi lain maka diupayakan akan tecapai kemandirian penyediaan energi listrik di area yang tidak dilayani sistem kelistrikan nasional berkabel. Adapun target pemenuhan energi listrik nasional yang telah ditetapkan pemerintah sangat tinggi, yaitu 35.000 MegaWatt.
Pewarta: Ade P Marboen
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2018