"Bank Sampah tidak akan jalan bila pasarnya tidak ada, ini perlu diperhatikan, " ujarnya di Padang, Minggu.
Menurutnya dengan menjamin pasar dari bank sampah akan memotivasi pelaku dalam mengembangkan usahanya tersebut.
Saat ini puluhan bank sampah yang ada di Sumbar cenderung sendirian dalam memasarkan produknya, meskipun ada bantuan dari swasta, harga yang ditawarkan sering berubah akibatnya pelaku bank sampah kesulitan dalam memasarkan produknya.
Seharusnya, kata Syaifuddin, produk daur ulang sampah dari bank sampah itu dicarikan peluang pasar oleh pemerintah.
"Persoalan pasar itu menyebabkan beberapa bank sampah di Sumbar tidak berjalan meski telah terbentuk," kata dia.
Dari 96 bank sampah yang tercatat di Sumbar hanya 56 yang aktiif di beberapa daerah seperti Bukittinggi, Sijunjung, Solok dan Padang.
Menurutnya sampah yang dibuang masyarakat kemudian disalurkan ke tempat pembuangan seharusnya diiringi dengan proses pemilahan sehingga barang yang potensial di daur ulang didapatkan dengan mudah.
"Harus ada komitmen antara pemerintah dan masyarakat terkait pengembangan tersebut. Bila sinergitas ini terjadi, bank sampah akan menjadi salah satu solusi pengurangan volume sampah di daerah, " kata Syaifuddin.
Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Padang Al Amin mengatakan pemerintah senantiasa mendorong masyarakat dalam pengelolaan sampah terpadu.
Selain itu, kata dia, partisipasi masyarakat untuk ikut serta masih minim, sedangkan program terus digalakkan.
Menurutnya sinergitas antara program dan upaya masyarakat harus diwujudkan untuk kebersihan lingkungan.
Pewarta: M. R. Denya Utama
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2018
