"Pilkada secara langsung yang diwarnai praktik politik uang dan politik transaksional, menimbulkan kekhawatiran pada masa depan demokrasi di Indonesia dapat menjadi liberal," kata Bambang Soesatyo usai menerima kunjungan Pengurus Pusat SAPMA Pemuda Pancasila, di ruang kerjanya di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.
Bambang Soesatyo saat menerima delegasi Pengurus Pusat SAPMA Pemuda Pancasila juga menceritakan perihal kegelisahannya pada ramainya praktik politik uang dan politik transaksional.
Politik transaksional dengan mengandalkan kekuatan uang, kata dia, sudah dalam tahap sangat membahayakan.
"Banyak kepala daerah, baik gubernur maupun bupatidan wali kota yang ditangkap KPK atas dugaan korupsi. Ini sangat menyedihkan," kata Bambang.
Politisi Partai Golkar ini mengusulkan jalan keluarnya adalah, mengembalikan pilkada melalui DPRD, sedangkan pemilihan anggota DPRD, DPR RI, dan Presiden tetap dipilih secara langsung oleh rakyat.
Bambang menegaskan, pemilihan kepala daerah melalui DPRD tetap sesuai dengan amanah konstitusi dan sama sekali tidak mengkhianati nilai-nilai demokrasi.
"Saya yakin, DPRD akan memilih kepala daerah yang berkompeten. Jika DPRD asal memilih kepala daerah, akan berhadapan dengan masyarakat yang dapat melakukan gugatan," katanya.
Pada kesempatan tersebut, Bamsoet juga mengajak para pemuda dan pelajar Indonesia menjadi salah satu penjaga kedaulatan Pancasila.
Di tengah ancaman disintegrasi bangsa, kata dia, Pancasila harus senantiasa diamalkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
"Saya mengkhawatiran adanya ancaman disintegrasi bangsa karena masyarakat makin melupakan nilai-nilai luhur Pancasila," katanya.
Pewarta: Riza Harahap
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
