Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat Abbas Basari di Gedung Sate Bandung, Jumat, mengatakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat terus berupaya melakukan perekaman terhadap warga yang belum memiliki KTP elektronik.
KTP elektronik dengan NIK yang hanya dimiliki seorang warga seumur hidup ini merupakan syarat menggunakan hak pilih pada Pilgub, Pilbup, Pilwalkot, Pemilu, dan Pilpres.
Jika belum menerima KTP elektronik tapi sudah melakukan perekaman data, warga dapat memiliki surat keterangan dari Dinas Kependudukan setempat.
Menurut Abbas, pada akhir 2017, dari jumlah penduduk Jawa Barat sebanyak 44.362.339 jiwa, sebanyak 32.500.556 di antaranya adalah wajib memiliki KTP elektronik.
Sebanyak 29.886.332 atau 94,04 persen penduduk telah memiliki KTP elektronik, sedangkan yang sudah melakukan perekaman data sudah 31.528.882 orang atau 99,21 persen.
Dengan demikian, 971.675 orang atau 0,79 persen belum melakukan perekaman. Sedangkan, warga yang masuk dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) di Jawa Barat sebanyak 32.532.229 orang.
Abbas mengatakan jumlah pemilik KTP elektronik tidak mungkin mencapai 100 persen karena data ini selalu dinamis dengan adanya wajib KTP baru setiap harinya, juga pemilik KTP yang meninggal dunia.
"Belum lagi hambatan kami di lapangan dalam melakukan perekaman data, sampai ada yang tidak mau punya KTP karena tidak mau difoto. Tapi kami terus berusaha maksimal dengan menggelar perekaman diluar kantor, seperti di car free day, ke pelosok, bahkan di hajatan," katanya.
Dia mengatakan jika dilihat dari tingkat nasional, yakni capaian perekaman data KTP elektronik di Jabar yang sudah capai 99,21 persen, dinilai sudah sangat sukses. Hala ini disebabkan Jabar merupakan daerah berpenduduk terbanyak di Indonesia.
"Tidak akan mungkin capai target 100 persen karena terus bertambah dan berkurang. Ada yang meninggal, pindah, bertambah baru. Bakal ada terus perubahan. Kalau tidak bisa cetak KTP, bisa pakai surat keterangan," katanya.
Perekaman data secara maksimal, katanya, dilakukan oleh dinas setempat di pusat perbelanjaan, di car free day, bahkan di hajatan warga, kata Abbas, sehingga dinasnya tinggal memetakan daerah mana saja yang banyak belum merekam data.
Sementara itu Asisten Bidang Pemerintahan Pemprov Jawa Barat, Kusmayadi, mengatakan pemutakhiran data KTP elektronik menjelang Pilkada serentak 2018 harus diantisipasi tiap hari.
Hal ini disebabkan perubahan data kependudukan terus berubah setiap hari seperti sampai 27 Juni 2018, yakni masa pencoblosan, katanya, tercatat akan ada 700 ribu warga Jawa Barat yang berulang tahun dan berusia 17 tahun.
Dengan demikian, akan ada 700 ribu pemilik hak pilih yang harus disiapkan fasilitas kependudukannya.
"Sekitar 700 ribu orang akan berulang tahun ke-17 dan ada sekitar 7.000 TNI dan Polri yang pensiun. Artinya akan ada tambahan warga yang harus diakomodasi hak pilihnya dengan penyediaan data kependudukan," katanya.
Pewarta: Ajat Sudrajat
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
