"Partai oposisi ini juga harus kita kritik, tidak berlaku semestinya. Yang efektif memberikan pendidikan politik itu oposisi," katanya dalam diskusi di Jakarta, Jumat. Akibatnya, menurut dia demokrasi di Indonesia juga tidak tumbuh membaik.
Ia mengatakan, partai oposisi tidak melaksanakan tugasnya untuk mengagregasi kepentingan masyarakat, yang kemudian disalurkan dalam parlemen. Namun demikian, justru sejumlah politisi oposisi lebih banyak bergenit-genit melalui sosial media.
Ia mencontohkan, ketika UU MD3 yang salah satu pasalnya memasukan ayat untuk memberikan perlindungan kepada kehormatan anggota dewan, tidak ada penolakan dari oposisi.
Sementara, di sisi lain menolak penggunaan pasal penghinaan terhadap presiden dalam RUU KUHP.
"Bedanya UU dipakai siapa, kalau UU digunakan untuk melindungi oposisi, dia juga mau. Ini dimana nalar publiknya," katanya.
Padahal pasal karet tentang penghinaan pejabat seharusnya ditolak mengingat hal itu merupakan salah satu hal yang disingkirkan ketika reformasi.
Menurut dia, hingga kini oposisi tidak mampu membuat diskursus yang sehat di masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang telah dituangkan oleh pemerintah dan mengkoreksi kekuasaan, sehingga demokrasi menjadi lebih baik.
Ia menambahkan, seharusnya apapun yang dilakukan pemerintah maupun oposisi seharusnya memperkuat demokrasi bukan memperlemah.
Pewarta: M Arif Iskandar
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018
