Facebook berkembang pesat di Myanmar, negara demokrasi yang baru saja menyingkirkan kekuasaan junta yang brutal yang telah berkuasa selama 50 tahun.
Perusahaan media sosial tersebut kembali mendapat tekanan yang semakin besar untuk mengatasi tulisan negatif yang ditujukan untuk etnis Rohingya, seperti diberitakan AFP.
Senin (12/3), dua pejabat PBB yang ditugaskan menangani pelanggaran di Myanmar meninjau Facebook sebagai bagian dari sidang Dewan HAM PBB.
Ketika ditanya apakah platform tersebut baik atau buruk bagi negara demokrasi baru itu, pelapor khusus PBB Yanghee Lee mengatakan kepada wartawan bahwa platform tersebut telah memicu “banyak aksi kekerasan dan banyak kebencian terhadap Rohingya atau minoritas etnis lain.”, dua pejabat PBB yang ditugaskan menangani pelanggaran di Myanmar meninjau Facebook sebagai bagian dari sidang Dewan HAM PBB.
“Dan saya khawatir Facebook sekarang berubah menjadi hewan buas daripada tujuan penggunaan sebelumnya,” tambahnya.
Ketua misi pencarian fakta PBB di Myanmar, Marzuki Darusman, mengatakan kepada dewan HAM PBB bahwa “ujaran kebencian dan hasutan untuk melakukan aksi kekerasan di media sosial merajalela, terutama di Facebook,” menurut pernyataan tertulis dari ucapannya.
Saat menanggapi kritik PBB tersebut, juru bicara Facebook pada Selasa membela strategi anti-ujaran kebencian yang diterapkan di platform itu dan mengatakan pihaknya telah menginvestasikan teknologi dan keahlian bahasa lokal di Myanmar.
“Kami menangani hal ini dengan sangat serius dan telah bekerja sama dengan pakar di Myanmar selama beberapa tahun untuk mengembangkan sumber daya keamanan dan upaya melawan ujaran kebencian,” ujar juru bicara itu.
“Tentu selalu ada upaya lain yang bisa kami lakukan dan kami akan terus bekerja dengan pakar lokal untuk membantu masyarakat agar tetap aman.”
Baca juga: Penyidik PBB tuding Facebook sebarkan ujaran kebencian di Myanmar
Pewarta: Natisha Andarningtyas
Editor: Ida Nurcahyani
Copyright © ANTARA 2018
