"Ini menunjukkan bahwa inovasi dari pemerintah berhasil untuk melibatkan badan usaha berinvestasi dalam sektor infrastruktur. Proyek Palapa Ring Barat menjadi salah satu bukti efektifnya inovasi dari pemerintah ini. Badan usaha pun diyakini semakin percaya diri untuk membantu pembangunan infrastruktur," kata Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Armand Hermawan dalam pernyataannya di Jakarta, Kamis.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mengatakan bahwa proyek Palapa Ring ditargetkan rampung secara menyeluruh pada akhir tahun 2018 sehingga di tahun 2019 dapat segera beroperasi.
Sementara itu, Armand berharap kesuksesan proyek Palapa Ring Barat bisa menambah kepercayaan diri badan usaha untuk berinvestasi di sektor infrastruktur.
Palapa Ring Barat dilaksanakan dengan skema KPBU dan merupakan KPBU pertama dengan menerapkan skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment (AP). Skema availability payment diprakarsai oleh Kementerian Keuangan dan sumber dana AP berasal dari Dana Kontribusi Universal Service Obligation (USO).
Armand menjelaskan proyek itu terlaksana atas kerja sama berbagai pihak yakni Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan yang memberikan dukungan fasilitas pendampingan proses transaksi dan izin prinsip availability payment, Kementerian Komunikasi dan Informasi sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerjasama dan PT PII sebagai pemberi jaminan.
"Kerja sama proyek ini berlangsung selama 15 tahun. Pemerintah bisa melakukan pembayaran investasi pembangunan infrastruktur kabel serta optik pada proyek Palapa Ring Barat dengan keuntungan dari operasional," jelasnya.
Dia berharap dengan beroperasinya Palapa Ring Barat, keterlibatan badan usaha dalam pembangunan proyek infrastruktur semakin meningkat sebab KPBU memiliki banyak keunggulan.
"Dengan KPBU maka kemampuan pemerintah dalam membangun infrastruktur meningkat. Tadinya dengan uang misalnya Rp1 triliun hanya cukup untuk bangun satu proyek bisa bertambah menjadi lima proyek. Misalnya masing-masing proyek dibayar dengan Rp200 miliar pertahun," jelasnya.
Kemudian, APBN pun menjadi lebih kredibel karena bisa digunakan untuk membiayai sektor pelayanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.
"Inovasi dan deregulasi pemerintah yang dimotori Kementerian Keuangan ini telah membuahkan hasil," ujarnya.
Armand juga memastikan bahwa investor akan mendapatkan pengembalian investasinya sesuai yang dijanjikan dalam kesepakatan kerjasama.
"Kalau nanti ada gagal bayar ataupun keterlambatan pembayaran maka PT PII akan melakukan penalangan pembayaran," katanya.
Total availability payment Proyek Palapa Ring Paket Barat mencapai sekitar Rp3,5 Triliun yang akan dibayarkan secara berkala selama masa konsesi 15 tahun. Adapun kelangsungan pembayaran dari PJPK kepada Badan usaha akan dijamin oleh Pemerintah melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII).
Proyek Palapa Ring melayani 57 kabupaten/kota di Indonesia yang terbagi menjadi Paket Barat menjangkau wilayah Riau dan Kepulauan Riau (sampai dengan Pulau Natuna) dengan total panjang kabel serat optik sekitar 2.000 kilometer, Paket Tengah menjangkau wilayah Kalimantan, Sulawesi dan Maluku Utara (sampai dengan Kepulauan Sangihe-Talaud) dengan total panjang kabel serat optik sekitar 2.700 kilometer.
Sedangkan Paket Timur menjangkau wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat dan Papua, sampai dengan pedalaman Papua, dengan total panjang kabel serat optik sekitar 6.300 kilometer.
Proyek strategis itu diharapkan menjadi tulang punggung sistem telekomunikasi nasional yang menghubungkan seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
Proyek Palapa Ring, selain untuk pemerataan dan penyedia jasa akses teknologi informasi bagi ketahanan nasional, diharapkan juga memacu pertumbuhan ekonomi. Komunikasi data yang stabil dapat dimanfaatkan masyarakat secara baik, seperti bidang perkantoran, bisnis, perbankan, pendidikan dan lain sebagainya.
Pewarta: Arie Novarina
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
