• Beranda
  • Berita
  • BRG riset aksi darurat penanggulangan kebakaran hutan-lahan

BRG riset aksi darurat penanggulangan kebakaran hutan-lahan

17 Maret 2018 14:41 WIB
BRG riset aksi darurat penanggulangan kebakaran hutan-lahan
Ilustrasi - Petugas kepolisian melakukan pemantauan dan kegiatan pemadaman api di lahan gambut di kawasan Dumai Timur, Dumai, Riau, Minggu (25/2/2018). (ANTARA FOTO/Aswaddy Hamid)
Jakarta (ANTARA News) - Badan Restorasi Gambut melakukan riset aksi keadaan darurat untuk membantu mengantisipasi hingga memadamkan kebakaran hutan dan lahan di area gambut.

Deputi IV Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Restorasi Gambut (BRG) Haris Gunawan dikonfirmasi dari Jakarta, Sabtu, mengatakan karhutla di gambut seluas 1.224 hektare di Desa Lukun yang masuk Kesatuan Hidrologi Gambut (KHG) Tebing Tinggi menjadi pembelajaran jangan sampai peristiwa serupa terjadi di daerah lain.

Untuk itu, menurut dia, BRG mulai membuat riset aksi keadaan darurat di area bekas terbakar dimulai dari Desa Lukun. Dalam waktu dua minggu ke depan, lokasi bekas terbakar harus sudah selesai diteliti untuk siap dicek kesesuaian dan kesiapan pengerjaannya oleh BRG.

Masuk minggu ketiga, ia mengatakan segera dibangun sekat-sekat kanal. Jangan sampai masyarakat menunggu terlalu lama setelah tim BRG mendatangi desa mereka.

"Jadi sambil menunggu program definitif berjalan kita segera lakukan program antar dengan membuat sekat kanal atau melakukan penimbunan kanal," katanya.

Metode yang digunakan, kata Haris, hanya membuat sekat kanal atau penimbunan (backfilling) selain sumur bor. Tapi untuk lokasi bekas terbakar di Desa Lukun tidak memungkinkan dibuat sumur bor mengingat air tanah belum tentu bisa ditemukan di kedalaman 80 meter.

Haris mengatakan pelaksanaan riset aksi keadaan darurat di Desa Lukun diharapkan bisa menghentikan kejadian serupa di area gambut lainnya. BRG sedang mencoba memetakan daerah rawan terbakar dengan karakteristik fisik seperti yang ada di desa di KHG Tebing Tinggi tersebut.

Namun yang jelas Kepala BRG Nazir Foead sudah memberikan arahan sejak empat provinsi, yakni Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah menetapkan status siaga karhutla pada 21 Februari 2018.

Isi arahan tersebut adalah, agar dua kedeputian di BRG yakni Kedeputian Bidang Penelitian dan Pengembangan dan Kedeputian Bidang Konstruksi, Operasi, dan Pemeliharaan untuk bergabung dan memperkuat peran Satuan Tugas Karhutla untuk mencegah dan menanggulangi bencana karhutla dan asap.

"Saya (Kedeputian IV BRG) untuk region Sumatera. Pak Alue Dohong (Deputi II BRG) untuk region Kalimantan," ujar Haris.

Meski tupoksi pemadaman karhutla tidak ada namun karena berada di wilayah kerja BRG maka ia mengatakan badan tetap harus bekerja juga. Jangan sampai lokasi yang direstorasi atau akan direstorasi terbakar.

Salah satu yang BRG lakukan membantu menyinergikan kegiatan-kegiatan satgas lebih dini untuk pencegahan maupun pemadaman.

"Ini sedang kita formulasikan, termasuk melihat apakah sudah ada kegiatan BRG di situ, kalau sudah ada sekat kanal mungkin sudah jebol sehingga perlu direhabilitasi. Jika memang belum ada intervensi ya kita adakan. Kita juga membuat posko patroli berbasis masyarakat," katanya.
 

Pewarta: Virna Puspa S
Editor: Heppy Ratna Sari
Copyright © ANTARA 2018