"Pola asuh memegang peranan penting, bagaimana asupan gizi yang diberikan pada anak. Itu yang harus diperhatikan oleh ibu," ujar Menkes dalam sesi diskusi rembuk stunting di Jakarta, Rabu.
Begitu juga lingkungan, lanjut dia, perlu diperhatikan bagaimana ketahanan pangan, sanitasi dan sebagainya. Menurut Nila, hal itu yang harus diperhatikan dan tentu tidak bisa bisa ditangani oleh Kementerian Kesehatan sendirian.
"Hari ini, saya ingin garis bawahi kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), karena ada 1.000 desa yang ada masalah stunting," katanya.
Menurut dia, hal itu yang harus diintervensi oleh dana desa dan pihak Kemenkes membantu intervensi bagaimana ibu hamil kalau cacingan, tidak ada akses air bersih sehingga menyebabkan cacingan.
Stunting, lanjut Nila, berdampak pada kondisi ekonomi dan perkembangan otak anak. Data Kemenkes menyebutkan Bali dan Gorontalo termasuk ke dalam peta hijau balita stunting. Sementara angka stunting tinggi lebih dari 40 persen yakni di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Sulawesi Barat.
"Akibat stunting, anak-anak jadi tidak pandai. Tugas Kemenkes intervensi secara fisik," jelas dia lagi.
Nila juga menyebutkan ulama juga berperan besar dalam mengatasi stunting karena banyak perkawinan dini yang mengakibatkan anak lahir dengan berat badan lahir rendah.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo, mengatakan penanganan stunting harus dilakukan secara terintegrasi. Bagaimana sarana prasarana mandi cuci kakus (MCK), polindes, posyandu, kemudian akses air bersih dan sebagainya.
"Dana desa bisa digunakan pemberian makanan sehat untuk peningkatan gizi balita, disampingnya infrastruktur seperti sudah terpenuhi," kata Eko.
Eko menjelaskan Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara maju, tapi salah satu kendala untuk menjadi negara maju adalah tingkat pendidikan dan kualitas sumber daya manusia.
Dengan penanganan stunting yang terintegrasi, lanjut Mendes, pihaknya menargetkan bisa menurunkan angka stunting yang saat ini berjumlah 37,2 persen turun menjadi satu digit atau dibawah 10 persen. Permasalahan stunting, kata Eko, sebagian besar adalah masalah ketidaktahuan, infrastruktur dan kemiskinan.
"Kemiskinan bisa diatasi dengan peranan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Misalnya desa di Kujon Kidul, Malang, yang sukses dalam mengelola agrowisata dan dampaknya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa itu," cetus Eko.
Saat ini, penurunan ngka kemiskinan di pedesaan lebih tinggi dibanding di perkotaan yakni 4,5 persen sementara di kota hanya empat persen.
Mendes yakin bisa menargetkan bisa menurunkan angka stunting yang saat ini berjumlah 37,2 persen turun menjadi satu digit atau dibawah 10 persen dengan penanganan terintegrasi.
Pewarta: Indriani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
