Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso di Kemenko Kemaritiman Jakarta, Selasa, mengatakan pertumbuhan penumpang di Bali terus mengalami peningkatan seiring tumbuhnya industri pariwisata nasional.
"Tahun ini saja ada 21 juta penumpang. Tambah tahun tambah besar, bisa mencapai 30-31 juta penumpang. Ini yang harus dikelola," katanya.
Agus mengatakan dengan jumlah penumpang yang mencapai 21 juta penumpang, Bandara Ngurah Rai maksimum hanya bisa menampung 30-35 juta penumpang saja. Itu pun, kata dia, harus diiringi dengan penataan yang lebih baik.
"Lepas dari itu, sudah tidak bisa menampung lagi. Itulah sebabnya kita pikirkan juga di Bali utara karena Bali selatan sendiri ada batasan maksimum untuk menampung. Ini yang menjadikan Bali utara tetap bisa dijalankan, tetapi menunggu peak (puncak) dulu di Bali selatan," imbuhnya.
Meski tidak secara gamblang menyebut kapan Bandara Ngurah Rai mencapai puncak kapasitas penumpang, Agus mengatakan hal itu bisa diprediksi sesuai dengan pertumbuhan kunjungan pariwisata.
"Ya prediksi saja, per tahun rata-rata penumpang di Indonesia berapa, pangkat per pangkat itu bisa diperkirakan. Mungkin sekitar lima hingga 10 tahun (bisa dibangun). Makanya sedang kita kaji," katanya.
Sebelumnya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan bandara di Bali utara masih masuk tahap kajian.
Menurut dia, kajian kemungkinan bisa diselesaikan dalam dua hingga tiga bulan ke depan. Namun, pemerintah mengaku akan mengutamakan prinsip kehati-hatian karena Bali merupakan destinasi wisata utama.
"Saya masih mengkaji. Semua masih memberikan pendapat. Itu dikumpulkan dan dikaji," katanya.
Kendati demikian, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan telah menerima paparan dari Chairman PT Pembangunan Bali Mandiri (Pembari) Ketut Maha Baktinata Suardana Linggih di Kantor Kemenko Maritim Jakarta, Senin (2/4). Pembari merupakan investor yang akan melakukan pembangunan bandara baru di Kabupaten Buleleng.
"Tadi sudah paparan, tapi saya minta paparan detailnya dalam minggu-minggu depan. Supaya kita tahu pendanaan mereka Rp6,3 triliun itu darimana saja dananya karena ini non APBN, siapa konsultannya. Jangan nanti proyeknya dibilang iya, peletakan batu pertama, tahu-tahu tidak berlanjut," katanya.
Menurut Luhut, pendanaan pembangunan itu akan menggunakan anggaran penuh dari investor. Artinya, pembangunan tidak akan mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Iya Rp6,3 triliun dari mereka semua. Jadi non APBN. Kalau dia mau semua ya biar saja," ungkapnya.
Pewarta: Ade Irma Junida
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
