Jayapura (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menyerahkan 3.331 sertifikat tanah kepada masyarakat di Jayapura, Papua.Setelah itu ini dapat digunakan bisa disimpan tapi kalau mau disekolahkan ke bank silakan, ada yang tidak mau disekolahkan? Oh di sini sedikit, di provinsi lain biasanya semua mau disekolahkan."
"Sore ini hitungan saya, saya sudah 9 kali ke Papua, tapi Pak Gubernur tadi mengatakan 8 kali, yang benar yang mana tidak tahu saya, tapi angkat dulu sertifikat untuk `pace`, `mace` semuanya jangan diturunkan dulu," kata Presiden Joko Widodo di Kompleks Kantor Bupati Jayapura Gunung Merah Sentani, kabupaten Jayapura, Papua pada Rabu.
Presiden seperti biasa lalu menghitung sertifikat tanah yang sudah diangkat warga tersebut. Menurut Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara Sofyan Djalil, ada 2.058 penerima sertifikat yang hadir saat itu.
"1, 2, 3, 21, 2.058 betul tapi laporan Pak Menteri ada 3.331 sertifikat. Sertifikat ini tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki, jadi lebih jelas lagi, ini paling penting dan saya perintahkan ke Pak Menteri untuk melakukan percepatan pemberian sertifikat dilakukan di seluruh provinsi Indonesia," tambah Presiden.
Terdapat 3.331 sertifikat yang dibagikan pada hari ini yang terdiri dari 767 penerima sertifikat untuk penduduk dari kabupaten Kerom, 768 penerima sertifikat untuk penduduk Kabupaten Jayapura, 463 penerima sertifikat untuk penduduk Kota Jayapura.
Selanjutnya Kabupaten Sarmi (50 penerima sertifikat), dan sisanya masing-masing dari Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayawijaya, Kepulauan Yapen, Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika masing-masing diwakili satu orang penerima.
"Kedua sertifikat dimasukkan ke plastik, carikan plastik seperti ini kalau atap, genteng bocor tetap aman dan ketiga agar difotokopi jadi kalau hilang ngurusnya lebih gampang," tambah Presiden.
Presiden juga menawarkan agar sertifkat tanah itu "disekolahkan" alias digadaikan.
"Setelah itu ini dapat digunakan bisa disimpan tapi kalau mau disekolahkan ke bank silakan, ada yang tidak mau disekolahkan? Oh di sini sedikit, di provinsi lain biasanya semua mau disekolahkan," ungkap Presiden yang mengundang tawa masyarakat.
Ia mengingatkan agar sertifikat sebagai agunan ke bank silakan tapi hati-hati agar agunan ke bank dikalkulasi sehingga bisa dicicil.
"Bisa mengembalikan ndak setiap bulan kalau ndak jangan, simpan saja di rumah karena kalau pinjam bank harus mengangsur, mencicil, kalau hitungannya masuk silakan tapi kalau tidak jangan," jelas Presiden.
Tidak ketinggalan Presiden berpesan agar masyarakat menjaga kondisi saat pilkada dan pilpres.
"Baik pemilihan bupati, gubernur dan tahun depan ada pilihan presiden. Silakan pesta demokrasi pilihan berbeda tapi kita harus ingat kita saudara sebangsa dan setahan air jangan sampai karena pilkada, pilpres kita menjadi tidak saling sapa dengan tetangga, kita tidak rukun antarsuku. Silakan pilih pemimpin yang paling baik, setelah itu bapak ibu rukun kembali, bersaudara kembali," tegas Presiden.
Pada 2017 di Papua sudah diselesaikan 70 ribu sertifikat tanah pada 2017 sedangkan pada 2018 targetnya akan mengeluarkan sertifikat untuk 80 ribu bidang tanah di Papua.
Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Papua pada 11-13 April 2018 dengan sejumlah agenda yaitu penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat, peninjauan Pasar Mama Mama, Kota Jayapura, peninjauan jembatan Holtekamp di Jayapura serta memastikan penanganan setelah kejadian luar biasa (KLB) campak dan gizi buruk di Asmat, Papua.
Presiden didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Negara Sofyan Djalil, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Staf Khusus Presiden Johan Budi, pejabat Gubernur Papua Mayjen Purn TNI Sudarmo serta pejabat terkait lainnya. (T.D017)
Pewarta: Desca Lidya Natalia
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
