Peringatan ini disampaikan Asdep Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan TransportasI Kemenkopolhukam Bambang Sugeng, saat rapat koordinasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2018 di Kalteng dan sosialisasi teknologi Bios 44 di Palangka Raya, Kamis.
"Rawannya provinsi ini karena data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) untuk tahun 2018 kondisi gambut lebih kering dibandingkan tahun 2017. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama," ucapnya.
Pemerintah Pusat telah menetapkan 12 provinsi di Indonesia ini rawan Karhutla pada tahun 2018. Adapun 12 Provinsi tersebut yakni Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalteng, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur dan Papua.
Bambang mengatakan dari 12 provinsi ini, Kalteng masuk empat besar paling rawan bersama Riau, Kalimantan Barat dan Sumatra Selatan. Untuk itu, perlu penanganan ekstra agar tidak terulang kebakaran yang parah
"Dampak karhutla ini cukup parah dan Indonesia sering diprotes negara tetangga, sehingga pemerintah fokus pada pencegahan. Jadi, Pemerintah Pusat telah menetapkan 12 Provinsi ini siaga darurat bencana kebakaran," kata Bambang.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kalteng Darliansjah menyebut, pada tahun 2017 ada penurunan yang cukup signifikan, yakni titik panas turun 92 persen dan luas lahan terbakar turun 99,2 persen.
Pada tahun 2018 Pemprov Kalteng pun telah melakukan berbagai upaya pencegahan, satu diantaranya membentuk satgas pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, Pemprov juga mengoptimalkan peran serta masyarakat dan berbagai lembaga untuk pencegahan.
"Status siaga darurat bencana karhutla ini kita tetapkan hingha 21 Mei mendatang. Kita akan melihat apakah status ini kita tingkatkan nantinya. Yang jelas berbagao upaya dan koordinasi terus kita lakukan untuk pencegahan," demikian Darliansjah.
Pewarta: Jaya Wirawana Manurung
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
