"Tetap menjaga kenetralan dari partai politik maupun pasangan calon kepala daerah di Pilkada penting untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN," ujar Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Sumut, Jumsadi Damanik di Medan, Sabtu.
Menurut dia, dengan menjaga sikap netral maka ASN dapat memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaga pada tugas yang diemban yakni melayani masyarakat.
"ASN tidak boleh menjadi tim sukses, tidak memihak dan menunjukkan dukungan terhadap pasangan calon dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk mendukung pasangan calon," katanya.
Untuk mengingatkan soal netralitas itu, maka Pemprov Sumut terus melakukan sosialisasi ke ASN di semua kabupaten/kota.
Pada tahun 2018 ada delapan daerah di Sumut yang menggelar Pilkada serentak yakni Kabupaten Langkat, Deliserdang, Batubara, Padanglawas, Padanglawas Utara, Dairi, Tapanuli Utara dan Padangsidempuan.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumut, Benget Silitonga mengatakan saat ini sedang dilaksanakan pemutakhiran data untuk dijadikan daftar pemilih tetap atau DPT.
Untuk pemutakhiran data itu, KPU Sumut mengharapkan pemerintah kabupaten/kota melakukan percepatan perekaman KTP Elektronik.
Dukungan sangat penting karena saat ini kurang lebih ada satu juta pemilih potensial yang belum memiliki e-KTP.
"Sedangkan syarat mutlak pemilih bisa masuk ke DPT adalah memiliki KTP-E dan suket. Bila hal ini diabaikan dapat menjadi potensi permasalahan di kemudian hari," katanya.
Kasubag Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumut, Fery Apriyansyah Pohan meminta masyarakat ikut membantu mengawasi pelaksanaan Pilkada.
Walaupun Bawaslu memiliki petugas sampai ke desa-desa, namun jumlahnya sangat terbatas untuk memastikan pelaksanaan Pilkada berjalan dengan baik.
"ASN sebagai salah satu bagian penting dari masyarakat diharapkan dapat menjadi contoh dan juga sebagai garda terdepan dalam mengawasi Pilkada," katanya.
Pewarta: Evalisa Siregar
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018
