"Pemerintah provinsi tak lagi menangani penyaluran bantuan pendidikan yang diajukan oleh perorangan. Ada anak-anak Papua yang kuliah di luar negeri, mereka harus kita perhatikan lebih serius," kata Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Minggu.
Selain itu, kata dia, Pemprov Papua Barat juga akan menangani pembiayaan program afirmasi atau keberpihakan pada putra-putri asli Papua. Setiap tahun pemerintah mengirim lulusan SMP dan SMA untuk melanjutkan pendidikan di sejumlah sekolah atau perguruan tinggi unggulan di luar Papua.
"Program afirmasi ini dilakukan setiap tahun bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Anak-anak kita yang secara ekonomi kurang mampu tetapi berprestasi bisa diikutkan dalam program afirmasi ini," katanya.
Pendidikan kedokteran pun menjadi tanggungjawab pemerintah Papua Barat. Setiap tahun pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang bersumber dari dana Otsus untuk mendukung perkuliahan Fakultas Kedokteran Unipa.
`"Di luar dari itu semuanya diserahkan kepada kabupaten/kota. Ini karena 90 persen dana Otsus sudah diberikan ke kabupaten/kota, sedangkan provinsi hanya 10 persen," katanya.
Sekretaris Daerah Papua Barat Nataniel Mandacan pada wawancara sebelumnya, menyatakan kekecewaanya terhadap aksi perusakan yang terjadi di kantor gubernur. Diduga perusakan itu dilakukan oleh massa terkait bantuan hibah pendidikan di daerah tersebut.
Seluruh bantuan langsung yang bersifat perseorangan akan dilimpahkan kepada pemerintah kabupaten/kota.
"Kita tidak akan lagi melayani proposal bantuan langsung perseorangan. Kalau ada yang mengajukan, kita langsung sarankan ke kabupaten/kota," kata sekda.
Pewarta: Toyiban
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
