"Saat ini, dana riset tersebut ada Rp24,9 triliiun, namun dana tersebut tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga," ujar Menristekdikti usai penandatanganan kerja sama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kemenpan RB di Jakarta, Senin.
Menurut dia, dengan banyaknya dana riset yang tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga justru membuat penelitian tersebut tidak efektif dan efesien. Selain itu juga kerap terjadi penelitian yang sama.
"Kami usul agar dilakukan desentralistik karena akan menjadi lebih baik, penelitian disesuai dengan kebutuhan dan lembaga. Kalau ini dilakukan, maka akan terjadi efesiensi yang cukup besar."
Di sejumlah negara, lanjut Menristekdikti,seperti di Inggris, Korea Selatan maupun Tiongkok, penelitian dilakukan secara terpusat. Untuk itu, dia berharap ke depan penelitian di Tanah Air dikelola oleh satu kementerian atau lembaga.
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian BUMN, Kemenpan RB, dan Kemristekdikti melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU menuju pemerintahan berkelas dunia dan juga hilirisasi hasil riset.
Kemristekditi juga menyatakan komitmennya untuk merencanakan dan mendorong hilirisasi hasil invensi dan inovasi lembaga Litbang atau perguruan tinggi untuk dimanfaatkan oleh BUMN.
"Salah satu yang sudah dimanfaatkan yakni garam farmasi oleh Kimia Farma. Ke depan, kami ingin semakin banyak hasil penelitian yang dimanfaatkan oleh BUMN," harap menteri.
Baca juga: Indonesia-China sepakat bangun laboratorium reaktor riset
Baca juga: Promotor Dr Terawan dorong pengembangan riset
Baca juga: Riset buktikan makanan nabati turunkan risiko kanker
Baca juga: Unair resmikan pusat riset halal
Pewarta: Indriani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2018
