"Pemerintah tidak perlu memikirkan soal rumah dinas lagi karena biaya pemeliharaannya dari tahun ke tahun sangat tinggi sekali. Jadi periode depan tidak perlu disediakan rumah dinas bagi anggota DPR," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Sebagai gantinya, ia menjelaskan, pemerintah pusat bisa meniru langkah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang memberikan uang tunjangan rumah dinas kepada anggota parlemen.
"Hal ini agar berjalan lebih efektif dan murah karena selama ini banyak anggota DPR yang tidak menempati rumah dinas yang sudah disediakan," ujarnya.
Dia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah penentuan besaran anggaran untuk tunjangan rumah dinas bagi anggota dewan kalau menyetujui usul DPR.
"Kami tidak punya harapan apa-apa, dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah," katanya.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
