"Saya sangat berharap, bantuan dari pemerintah ini dapat digunakan secara optimal oleh nelayan untuk mendukung dan memajukan usaha nelayan yang berkelanjutan," kata Dirjen Perikanan Tangkap KKP Sjarief Widjaja dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Dia menyampaikan hal tersebut saat memberikan bantuan untuk mendukung pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan guna meningkatkan tingkat kesejahteraan di kalangan nelayan yang terdapat di Pelabuhan Perikanan Samudera Bitung, Sulawesi Utara, beberapa waktu lalu.
Dalam kesempatan itu, KKP juga menyerahkan bantuan kapal perikanan beragam ukuran tahun 2017 sejumlah 74 unit untuk Provinsi Sulawesi Utara.
Sedangkan untuk bantuan alat penangkapan ikan ramah lingkungan di Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2017 sejumlah 33 paket berupa rawai dasar 1000 mata pancing, gillnet permukaan dan handline tipe mata 3.
Sebaran bantuan alat penangkapan ikan ini untuk Kota Bitung sebanyak 1 paket rawai dasar 1000 mata pancing, Kabupaten Minahasa, sebanyak 9 paket rawai dasar 1000 mata pancing dan Kabupaten Sangihe sebanyak 3 paket gillnet permukaan dan 20 handline tipe mata 3.
"Bantuan ini merupakan bukti nyata pemerintah dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya peningkatan kesejahteraan nelayan. Tidak hanya menyentuh satu sisi saja, melainkan menyeluruh. Di samping kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, pemerintah juga memberikan bantuan permodalan nelayan serta perlindungan nelayan melalui premi asuransi nelayan," lanjutnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan distribusi komoditas perikanan di Tanah Air baik ke domestik maupun global harus berpihak kepada kepentingan nelayan kecil.
"Masalah distribusi dan pasar bukan masalah yang bisa diselesaikan sehari dua hari," kata Susan Herawati.
Menurut Susan, dalam rantai produksi perikanan Nusantara masih kerap ditemukan bahwa pihak yang menguasai modal besar adalah mereka yang menguasai pasar.
Sedangkan nelayan kecil, katanya, masih menjadi seperti kaum marjinal atau terpinggirkan karena mereka tidak memiliki modal yang besar.
Para nelayan tersebut, menurut dia, juga mengalami kebingungan untuk menjual ikan mereka ke pasar yang lebih luas.
Sementara itu, pengamat perikanan Abdul Halim menginginkan kebijakan pemerintah dapat meningkatkan jumlah ekspor perikanan hasil tangkapan nelayan tradisional ke sejumlah pasar utama sasaran ekspor nasional seperti Eropa, Amerika Serikat, dan sejumlah negara Asia seperti Korea Selatan, China dan Jepang.
Berdasarkan data dari International Trade Center (2017), pertumbuhan ekspor komoditas perikanan Indonesia pada periode 2012-2016 rata-rata tumbuh 2,37 persen per tahun. Sementara total nilai ekspor komoditas perikanan tahun 2012 mencapai 3,59 miliar dolar AS dan tahun 2016 meningkat kecil menjadi 3,86 miliar dolar AS.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
