Komitmen itu disampaikan Djarot Saiful Hidayat ketika dipertanyakan tentang dugaan praktik pungli dan jual beli jabatan dalam debat di Convention Santika Hotel Medan, Sabtu malam.
Ketika moderator dari Kompas TV dan TVRI mengajukan pertanyaan tentang pungli pembahasan APBD dan jual beli jabatan, Djarot mengaku pertanyaan itu salah satu materi yang ditunggu.
Melalui konsep pemerintahan yang memberikan kemudahan dan transparansi, cagub yang didukung PDI Perjuangan dan PPP itu berjanji akan mengubah betul konotasi negatif yang meliputi Sumut selama ini.
"Sumut bukan `semua urusan melalui yang tunai`, tapi `semua urusan mudah dan transparan`," katanya.
Untuk memberantas dan meminimalisir praktik pungli dan kolusi, Djarot menyatakan, perlu ada perubahan pikir ASN dan DPRD.
Dengan pengalaman dalam pemerintahan ketika memimpin Pemkot Blitar dan Pemprov DKI Jakarta, pasangan Djarot-Sihar akan menerapkan proses penganggaran yang menggunakan teknologi Informasi.
Cagub nomor urut 2 itu juga akan menyiapkan jalur khusus untuk menerima keluhan dari masyarakat yang bersifat reaksi cepat (quick respon).
"Kita ingin mewujudkan birokrasi yang melayani dengan sepenuh hati," katanya didampingi wakilnya Sihar Sitorus.
Namun, cagub Sumut nomor urut 1 Edy Rahmayadi membantah image negatif itu karena menilai sistem pemerintahan dan birokrasi di Sumut sudah baik, dan dijalankan orang-orang yang terpilih.
Cagub yang berpasangan dengan Musa Rajekshah tersebut mengisyaratkan ketersinggungan dengan image negatif Sumut. "Masyarakat di Sumut masih banyak yang baik," katanya.
Mengenai DPRD, Cagub yang didukung koalisi PAN, PKS, Partai Gerindra, Partai Hanura, Partai Golkar, dan Partai Nasdem itu mengatakan, lembaga legislatif itu hanya memiliki tiga fungsi yakni pengawasan, legislasi, dan penganggaran.
"Tidak ada tugasnya menerima pungli. Kalau menerima pungli, berarti imannya tidak beres," katanya.
Pewarta: Irwan Arfa
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
