"Ada 147.000 pelaku konstruksi ada pada posisi 1 persen saja itu pengusaha swasta yang besar. Cobalah itu dimanfaatkan benar-benar untuk bisa bergabung dengan (proyek) BUMN itu," katanya setelah bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres Jakarta, Senin.
Dia menyayangkan dari total nilai proyek pembangunan infrastruktur nasional hampir Rp6 ribu triliun tersebut, semuanya dimonopoli oleh kontraktor Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
"Hampir Rp6 ribu triliun di 16 proyek strategis nasional, itu kan proyek besar semua, dan itu semua dikerjakan oleh BUMN. Penugasan semua, pekerjaan tol Lampung-Aceh itu (nilainya) puluhan triliun, itu BUMN juga yang disuruh cari duit," tambahnya.
Menurutnya, pelaksana konstruksi dari pihak swasta memiliki kemampuan yang tidak kalah, bahkan bisa lebih baik daripada kontraktor BUMN, dalam mengerjakan proyek infrastruktur nasional.
"Kita juga mampu, kenapa tidak? Hanya memang kualifikasi untuk kelas itu kan masih didominasi BUMN, itu yang ingin kita ubah dalam pangsa pasar itu," katanya.
Oleh karena itu, Gapensi meminta Pemerintah untuk lebih memperhatikan pelaksana konstruksi swasta, khususnya di tingkat daerah yang keberadaannya juga tergantikan oleh kontraktor BUMN dan BUMD.
"Dari 147 ribu anggota pelaksana konstruksi nasional saat ini, semua masih menanti nawacita pembangunan infrastruktur. Masih banyak yang belum keagian, apalagi ini mau Lebaran," ujarnya.
Baca juga: Gapensi minta pemerintah tingkatkan limit proyek daerah
Baca juga: Gapensi imbau proyek infrastruktur dikerjakan tenaga bersertifikat
Pewarta: Fransiska Ninditya
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2018
