Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Ditjen Binapenta dan PKK Kemnaker Edi Purnama dalam keterangan Pers Biro Humas Kemnaker pada Kamis.
"Tujuan kedelapan menjadi acuan menyikapi dampak dari perkembangan teknologi dan digitalisasi terhadap dunia kerja, antara lain job shifting, keterampilan baru khususnya soft skills, transformasi hubungan industrial," kata dia.
Hal itu disampaikan dia pada saat pemaparan pandangan Delegasi Indonesia dalam Konferensi Perburuhan Internasional atauInternational Labor Conference ( ILC) ke-107 di Jenewa, Swiss.
Selama ini Pemerintah Indonesia terlibat cukup aktif dalam pembahasan tentang Sustainable Development Goals (SDGs) baik pada forum internasional, regional dan nasional.
Dia mengatakan program SDGs sangat relevan dan sejalan dengan visi pembangunan nasional Indonesia.
Hal ini menjadi prioritas program pembangunan nasional sehingga dinamika ketenagkerjaan tersebut dapat tetap menciptakan pertumbuhan inklusif dan pencapaian kerja layak.
Edi menambahkan pemerintah Indonesia meyakini bahwa pencapaian SDGs dapat lebih ditingkatkan lagi melalui kemitraan yang lebih produktif dan harmonis antara pemerintah, pekerja dan pengusaha.
"Dialog sosial yang kontruktif dan produktif dibutuhkan untuk mengantisipasi tantangan ketenagakerjaan yang berkembang pesat di era digital saat ini, " kata dia.
Selain itu, dukungan dan keterlibatan ILO sangat diperlukan dalam memastikan pencapaian SDGs, khususnya untuk pencapaian program nasional kerja layak (Decent Work Country Programme).
Delegasi Indonesia mengikuti rangkaian acara dalam Konferensi Perburuhan Internasional atauInternasional Labor Conference (ILC) ke-107 yang diselenggarakan di Jenewa Swiss.
ILC ke-107 ini diagendakan akan berlangsung dari 28 Mei hingga 8 Juni 2018 dan dihadiri oleh perwakilan delegasi dari 187 negara anggota International Labour Organization (ILO) dengan melibatkan jumlah delegasi yang mencapai sekitar 5.700 orang.
Pewarta: Aubrey Kandelila Fanani
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
