"Saya kira kerja keras pak Yudi Latif, integritas beliau tidak diragukan lagi, tapi dalam surat disampaikan karena ada urusan pribadi keluarga yang harus lebih diberikan perhatian maka beliau mengundurkan diri," kata Jokowi, seusai menghadiri buku puasa bersama di kediaman Ketua MPR, Zulkifli Hasan, di Jakarta, Jumat.
Latif telah mengirimkan surat pengunduran diri pada 7 Juni 2018 atau tepat setahun setelah dilantik menjadi Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) atau cikal bakal BPIP oleh Jokowi.
"Jadi pagi tadi saya sudah menerima surat pengunduran diri dari Pak Yudi Latif dan saya sangat menghargai upaya yang telah disiapkan dengan proses pembentukan UKP-PIP kemudian pindah ke BPIP," kata Jokowi.
Namun dia mengaku belum menyiapkan nama pengganti Latif di posisi itu, pun belum menentukan syarat-syarat penggantinya. Terkait gaji Latif selama setahun yang disebut-sebut belum dibayarkan, Jokowi menyerahkan itu kepada Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.
Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi, dalam surat pengunduran dirinya, Latif menyebut dia merasa proses transformasi UKP-PIP menjadi BPIP sudah selesai. "Peningkatan status UKP-PIP menjadi BPIP kemudian disetarakan menteri butuh intensitas kerja lebih besar dan pak Yudi Latif setelah setahun berada di UKP-PIP dan BPIP merasa transformasi itu yang juga sedang dikerjakan BPIP atau UKP yang dahulu sudah selesai. Tugasnya dianggap pak Yudi Latif sudah selesai, karena ada urusan, termasuk urusan keluarga yang membutuhkan perhatian lebih besar," ujar Budi.
Latif mengumumkan pengunduran dirinya melalui media sosial Facebook dalam pernyataan berjudul Terima Kasih, Mohon Pamit.
"Saya merasa, perlu ada pemimpin-pemimpin baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan. Harus ada daun-daun yang gugur demi memberi kesempatan bagi tunas-tunas baru untuk bangkit. Sekarang, manakala proses transisi kelembagaan menuju BPIP hampir tuntas, adalah momen yang tepat untuk penyegaran kepemimpinan," demikian pernyataan singkat Latif itu.
BPIP sebelumnya berbentuk UKP-PIP yang memiliki sembilan orang Dewan Pengarah, yaitu Megawati Soekarnoputri, Try Sutrisno, Mahfud MD, Ahmad Syafii Maarif, KH Ma'ruf Amin, dan KH Said Aqil Siradj, Pendeta Andreas Anangguru Yewangoe, Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Wisnu Bawa Tenaya, dan Sudhamek.
BPIP ditugaskan untuk memperkuat pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang terintegrasi dengan program-program pembangunan termasuk pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan dan berbagai program lain.
Pewarta: Desca Natalia
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2018
