Palangka Raya (ANTARA News) - Isu politik uang di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah mulai menguat pada masa tenang atau menjelang hari pencoblosan yang dilaksanakan Rabu (27/6).Kami sangat khawatir terjadi politik uang. Masa tenang sangat rawan, makanya pada tanggal 24, 25 dan 26 kita perketat dalam melakukan pengawasan."
"Kami sangat khawatir terjadi politik uang. Masa tenang sangat rawan, makanya pada tanggal 24, 25 dan 26 kita perketat dalam melakukan pengawasan," kata Ketua Panitia Pengawas Pemilih (Panwaslih) Kota Palangka Raya, Endrawati, Senin.
Kekhawatiran Panwas tersebut didasarkan pada informasi yang beredar di tengah masyarakat serta didasarkan pengalaman pilkada sebelumnya.
Dia pun mengaku pihaknya menggandeng pihak intelejen dalam mengidentifikasi potensi politik uang menjelang pencoblosan.
"Masyarakat jangan mudah tergiur janji-janji atau pun yang bisa mempengaruhi hak politik, terutama karena uang. Jangan tergiur uang Rp100-200 ribu tapi dapat membawa dampak buruk bagi pembangunan kota," katanya.
Di sisi lain pihaknya mendapat informasi bahwa masih ada formulir C6 atau undangan pemungutan suara belum sampai kepada penerima.
"Kami minta formulir tersebut segera didistribusikan kepada masyarakat yang berhak untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan," katanya.
Sementara itu, wali Kota Palangka Raya Dr HM Riban Satia menilai positif terkait menguatnya isu politik uang di pilkada kota setempat.
"Saya menanggapi positif ada isu-isu demikian, supaya kita lebih waspada. Harapan kita kita jangan sampai masyarakat tergiur ke sana," katanya.
Karena menurut wali kota, praktik politik uang akan berpengaruh terhadap kualitas pelaksanaan pilkada serta perilaku wali kota terpilih dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Kalau ada calon yang melakukan itu saya doakan tidak terpilih. Saya yang mendoakan sebagai kepala kepala daerah. Kalau ada salah satu calon yang melakukan hal itu, saya doakan dia tidak terpilih," katanya.
Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018
