Dua tamu kenegaraan dari negeri jiran

28 Juni 2018 23:52 WIB
Dua tamu kenegaraan dari negeri jiran
Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Presiden Timor Leste Francisco Guterres Lu Olo (kedua kiri) memeriksa pasukan saat upacara penyambutan tamu negara di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (28/6/2018). Kunjungan tersebut merupakan lawatan perdana Guterres sejak menjabat sebagai Presiden Republik Demokratik Timor Leste pada 27 Juni 2018. (ANTARA/Puspa Perwitasari)
Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah Republik Indonesia mendapatkan kehormatan untuk menerima kedatangan dua tamu kenegaraan pada hari yang sama Kamis 28 Juni 2018, yakni Presiden Republik Demokratik Timor Leste Francisco Guterres yang akrab dipanggil Lu Olo dan Perdana Menteri Kerajaan Malaysia Mahathir Mohammad.

Kepala Negara dari Timor Leste dan Kepala Pemerintahan dan Kerajaan Malaysia itu merupakan negeri jiran dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedua pemimpin itu datang pada kesempatan pertama kunjungan ke luar negerinya itu ke Indonesia setelah mereka dilantik sebagai pemimpin di negerinya seusai memenangkan Pemilu baru-baru ini.

Lu Olo menjadi Presiden Timor Leste sejak 20 Mei 2017 setelah memenangkan pemilu dua bulan sebelumnya yakni pada 20 Maret 2017 sedangkan Mahathir kembali menjadi Perdana Menteri Malaysia pada 10 Mei 2018 setelah Aliansi Pakatan Harapan pimpinannya memenangkan pemilu pada 9 Mei 2018.

Presiden ke-4 Timor Leste yang pada masa lalu merupakan salah satu tokoh gerilyawan Fretilin saat wilayah itu masih merupakan provinsi dan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Perdana Menteri ke-4 (1981-2003) dan ke-7 Malaysia itu bukanlah orang asing bagi bangsa Indonesia. Mereka telah dikenal lama memiliki keterkaitan dengan bangsa ini.

Presiden RI Joko Widodo menerima kunjungan kenegaraan Presiden Republik Demokratik Timor-Leste Francisco Guterres di Istana Kepresidenan Bogor pada sekitar pukul 10.00 WIB.

Sementara pada petang harinya, Jokowi menyambut kedatangan Mahathir pada pukul 18.17 WIB di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta.

Penyambutan tamu negara yang dilakukan Jokowi di Bandara Halim merupakan yang kedua kalinya sejak kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz As Saud pada 1 Maret 2017.

Jokowi sebelumnya telah melakukan lawatan kenegaraan di Timor Leste bahkan dalam lawatan itu, Kepala Negara mendapatkan penghargaan Bintang Jasa Tertinggi Republik Demokratik Timor Leste, Grande Colar de Ordem de Timor Leste, yang diberikan langsung oleh Presiden Timor Leste Taur Matan Ruak saat itu pada 26 Januari 2016.

Jokowi dan Matan Ruak saat itu membicarakan hubungan bilateral kedua negara. Kedua negara menjalin hubungan diplomatik sejak 2 Juli 2002.

Timor Leste menjadi sebuah negara merdeka berdaulat pada 20 Mei 2002 dan masuk menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyusul hasil referendum rakyat Timor Timur - ketika masih berintegrasi dalam Negara Kesatuan RI - pada 30 Agustus 1999 yang menghasilkan pemisahan diri dari Negara Kesatuan RI untuk membentuk negara baru.

?Saat Jokowi ke Timor Leste, kedua negara membicarakan peningkatan hubungan bilateral dan penguatan kerja sama ekonomi di berbagai bidang, seperti perdagangan, investasi, energi, pembangunan infrastruktur, serta kerja sama penyelesaian isu perbatasan.? Pemerintah kedua negara saat itu menandatangani lima nota kesepahaman berupa nota kesepahaman dalam berbagai bidang, seperti pemuda dan olahraga, kearsipan, klimatologi dan geofisika, SAR, serta energi petroleum dan sumber daya mineral.?

Menurut data Direktorat Asia Tenggara, Kementerian Luar Negeri, pemerintah Timor-Leste mempercayakan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur strategis kepada perusahaan konstruksi asal Indonesia.

Selain itu, Indonesia pun berkomitmen untuk mendukung pembangunan Timor-Leste melalui berbagai program pengembangan kapasitas.

Catatan perdagangan bilateral RI-RDTL terus meningkat. Pada 2015 angka perdagangan kedua negara tercatat sebesar 217 juta dolar AS dengan RI surplus 215,95 juta dolar AS.

Kemudian pada 2016, nilai tersebut meningkat jadi 227,41 juta dolar AS dengan surplus RI sebesar 224,42 juta dolar AS.

Dalam lawatannya ke Indonesia, Lu Olo menyampaikan pujiannya kepada pemerintah Indonesia atas upayanya untuk memasukkan Timor Leste sebagai anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Dia juga memuji Indonesia yang berhasil terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020.

Presiden Timor Leste menambahkan negaranya menilai kerja sama dengan Indonesia di sejumlah bidang sangat penting sebagai mitra utama.

Sejumlah kerja sama yang dibahas antara lain peningkatan kerja sama peningkatan konektifitas penerbangan Kupang-Dili serta kesiapan Perum Damri melayani transportasi darat Kupang-Dili.

Selain itu sebanyak sembilan BUMN dan sekitar 400 perusahaan yang dimiliki WNI beroperasi di Timor Leste dengan nilai investasi Indonesia mencapai lebih dari 595 juta Dolar AS.

meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Timor Leste di beberapa sektor, antara lain infrastruktur, energi, keuangan, perbankan, kerja sama informasi dan pariwisata.

Sementara Jokowi juga memuji atas dukungan Timor Leste kepada Indonesia saat pencalonan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020 pada 8 Juni 2018.

"Berkat dukungan tersebut Alhamdulillah Indonesia telah terpilih pada pemilihan tanggal 8 Juni 2018 di markas besar PBB di New York," kata Presiden Jokowi saat sambutan pembukaan pertemuan bilateral dengan Presiden Guterres.

Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kerja sama di sejumlah bidang. Indonesia juga ingin tetap menjadi mitra terpercaya bagi pembangunan infrastruktur dan kapasitas di Timor Leste yang damai dan stabil.

Perhatian yang besar terhadap persahabatan Indonesia dan Timor Leste, persahabatan yang menatap ke depan bagi kesejahteraan kedua rakyat kita.

Selain itu, Jokowi menyampaikan penghargaannya kepada pemerintah dan rakyat Timor Leste atas suksesnya penyelenggaraan pemilu anggota parlemen nasional pada 12 Mei 2018.


Istana Bogor

Jokowi secara resmi juga akan menerima kunjungan kenegaraan Mahathir di Istana Kepresidenan di Bogor pada Jumat, 29 Juni 2018.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyebutkan ada beberapa isu utama yang akan dibahas oleh kedua kepala pemerintahan itu.

Terkait isu bilateral, kedua pemimpin akan membahas berbagai upaya untuk meningkatkan kerja sama ekonomi kedua negara, terutama di bidang perdagangan dan investasi.

Nilai perdagangan bilateral Indonesia-Malaysia pada 2017 mencapai 17,2 miliar dolar AS. Malaysia merupakan mitra dagang terbesar ke-7 bagi Indonesia.

Malaysia juga merupakan negara investor terbesar ke-8 di Indonesia, dengan nilai investasi sebesar 1,2 miliar dolar AS pada 2017.

Selain itu, Presiden Jokowi dan PM Mahathir juga akan membahas tentang upaya kemitraan Indonesia-Malaysia dalam memperjuangkan akses pasar produk kelapa sawit di wilayah Uni Eropa.

Indonesia dan Malaysia merupakan produsen kelapa sawit terbesar pertama kedua di dunia. Kelapa sawit mempunyai dampak yang besar bagi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di kedua negara.

Selanjutnya, dalam pertemuan bilateral itu, Presiden Jokowi juga akan mengangkat isu perlindungan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Malaysia. Berdasarkan keterangan Kemlu, ada sekitar 2,5 juta orang WNI di Malaysia.

Selain isu bilateral, kedua pemimpin pun akan membahas berbagai isu regional dan global yang menjadi perhatian kedua negara, antara lain tentang konsep arsitektur kawasan Indo-Pasifik dan isu Palestina.

Kedua pemimpin juga memiliki kesempatan untuk bertukar pandangan mengenai isu regional dan global yang menjadi kepentingan bersama Malaysia-Indonesia. Hubungan akrab kedua negara telah berlangsung lama yakni sejak 61 tahun lalu. Malaysia menganggap Indonesia sebagai salah satu negara sahabat yang penting dan strategis, baik secara bilateral maupun dalam berbagai forum internasional dan multilateral.

Kunjungan ini diharapkan akan memberikan landasan baru bagi kedua pemimpin untuk memperkuat hubungan bilateral dan kerja sama kedua negara termasuk memberikan kesempatan bagi Malaysia memaparkan kebijakan serta pijakan terbaru dari pemerintah pada sejumlah isu yang menguntungkan kedua negara.

Pewarta: Budi Setiawanto
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018