Beda penggunaan mobil listrik Mitsubishi dan Toyota dalam studi Kemenperin

4 Juli 2018 16:05 WIB

Toyota Prius Plug-In Hybrid yang akan digunakan pada riset bersama oleh Kementerian Perindustrian dan enam perguruan tinggi di Indonesia, sebagaimana diperlihatkan di Gedung Kemenperin, Jakarta, Rabu (4/7/2018). (ANTARA News/Alviansyah)

Jakarta (ANTARA News) - Toyota Indonesia melalui PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dan PT Toyota-Astra Motor (TAM) menyediakan 18 kendaraan berupa 12 mobil listrik yaitu 6 Toyota Prius dan 6 Toyota Prius Prime (Plug-in Hybrid), serta 6 unit Corolla Altis (kendaraan konvensional).

Mobil-mobil itu disediakan Toyota untuk digunakan dalam program Peneltian dan Studi Komprehensif Kendaraan Elektrifikasi Kementerian Perindustrian RI (Kemenperin RI) kepada enam perguruan tinggi di Indonesia.

Pada akhir Februari 2018, pabrikan otomotif Jepang Mitsubishi juga menyerahkan 10 kendaraan listrik kepada pemerintah Indonesia, meliputi 8 unit Mitsubishi Outlander PHEV, 2 unit kendaraan listrik i-MiEV, serta 4 unit quick charger, untuk studi bersama pengembangan infrastruktur kendaraan listrik Indonesia.

Baca juga: Toyota sediakan 12 Prius untuk penelitian mobil listrik pemerintah

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa Mitsubishi menyerahkan kendaraan untuk diriset oleh para stakeholder di pemerintah antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Ristekdikti, dan BPPT.

Sedangkan mobil-mobil listrik dari Toyota akan diriset oleh para peneliti dan akademisi dari enam universitas di Indonesia antara lain UI, ITB, UGM, UNS, ITS dan Udayana.

"Mitsubishi kemarin, kami bicara study dengan stakeholder kementerian yaitu dari Ristek, Kementerian Keuangan soal fiskal, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan," kata Airlangga Hartarto di Jakarta, Rabu.

"Kalau yang sekarang (Toyota) dengan perguruan tinggi," jelas dia.

Baca juga: Mitsubishi Motors serahkan 10 kendaraan listrik untuk Indonesia

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto (kiri) berjabat tangan dengan CEO Mitsubishi Motors Osamu Masuko usai penyerahan kendaraan listrik Mitsubishi di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta, Senin (26/2/2018). (ANTARA/Sigid Kurniawan)

Airlangga menjelaskan bahwa pemerintah masih memfinalisasi aturan fiskal kendaraan ramah lingkungan, meliputi mobil listrik, sedangkan regulasi dan roadmap-nya sudah tentukan.

Adapun kemungkinan solusi mobil ramah lingkungan jangka pendek adalah teknologi plug-in hibrida, kata Airlangga, karena mobil menggunakan bensin sebagai genset penghasil listrik sehingga tidak memerlukan infrastruktur pengisian daya listrik yang belum tersedia di Indonesia.

"Jadi kemungkinan plug-in hibrida, tanpa infrastruktur sudah bisa jalan. Itu pilihan yang paling rasional, kami dorong plug-in hibrida sehingga bisa menggunakan bahan bakar yang ada tapi penggerak mobil adalah listrik. BBM untuk menghasilkan listrik, seperti adanya genset di bawah mobil," pungkas dia.

Baca juga: Mitsubishi serahkan lima unit Mirage untuk kendaraan praktik SMK