Praya (ANTARA News) - Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim dan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) TGH Muhammad Zainul Majdi meninjau penanganan masalah gangguan pertumbuhan pada anak atau stunting di Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah, NTB, Kamis.Stunting dalam bahasa Indonesia kerdil, kita bicara kekerdilan karena kalau bayi sampai anak-anak kita kerdil"
Wapres mengatakan program rembuk desa pencegahan stunting merupakan sebuah program generasi muda masa depan di Indonesia.
"Stunting dalam bahasa Indonesia kerdil, kita bicara kekerdilan karena kalau bayi sampai anak-anak kita kerdil, bukan saja badannya yang kerdil tapi otaknya juga kerdil jadi tidak maksimal nantinya. Makanya program ini untuk meningkatkan kemampuan dan kualitasnya," jelasnya.
Menurutnya apa yang terjadi saat ini merupakan buah dari apa yang dilakukan 20-30 tahun lalu.
"Jadi program ini bukan baru betul, sehingga bukan program baru. Tapi harus dihidupkan lagi dan diperbaiki, jaman dulu ada posyandu, saat ini pelu diperbaiki cara dan sistemnya, maka perlu ada kerja sama semua pihak kenapa ada menteri desa karena ada dana desa, di sini Rp1 miliar setahun dulu, jadi perbaiki jalan, ekonomi masyarakat dan ibu hamil dan untuk kualitas anak-anak," terangnya.
Selain itu, lanjut Wapres hadir juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang akan mengurusi persoalan sarana air bersih dan infrastruktur.
Karena, menurutnya membangun generasi sehat, tidak akan bisa jika tidak dilengkapi adanya sarana fasilitas sanitasi yang bersih, infrastruktur yang bagus.
Hal ini dengan Menteri Keuangan yang mengurusi persoalan pendanaan.
"Kalau di pusat bersatu maka di daerah juga harus bersatu, semuanya kompak. Apalagi disini hadir Gubernur NTB terpilih Zulkieflimansyah, sehingga bisa dilanjutkan program ini," ucapnya.
Karena itu, kata JK diperlukan keterlibatan dan kemauan masyarakat menjadi penentu dalam keberhasilan sebuah program, termasuk program pencegahan stunting.
Baca juga: LIPI: kekerdilan karena masalah perilaku
"Tanpa masyarakat bergerak, berapa pun proyek pemerintah tidak akan berhasil, kita akan datang dua-tiga tahun lagi," tandasnya.
Sementara itu, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyebutkan program dana desa memiliki dampak positif bagi kemajuan desa.
"Dana desa kan lihat sendiri, walaupun di awal banyak kendala karena baru, bukan hanya di Indonesia mungkin pertama di dunia, tapi sekarang "improvement-nya" besar sekali buat daerah," terangnya.
Hal ini terbukti dari penyerapan anggaran yang naik dari 82 persen pada tahun pertama, menjadi lebih dadi 98 persen.
"Desa-desa mampu membangun infrastruktur yang belum pernah ada selama ini, setelah dana desa naik," katanya.
Baca juga: Wapres Jusuf Kalla dan Presiden Bank Dunia kunjungan kerja ke NTB
Pewarta: Nur Imansyah
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2018
