"Sekarang sedang proses komunikasi dengan Banggar DPR RI. Nampaknya ada dukungan secara politis dari Banggar untuk menyetujui prioritas-prioritas nasional," kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat yang dihubungi di Jakarta, Jumat.
Prioritas utama pemerintah pada 2019 adalah pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan. Salah satu program yang dianggap signifikan dalam pengurangan kemiskinan adalah PKH.
Karena itu, kata Harry, kebijakan Presiden Joko Widodo terkait PKH bukan memperluas jangkauan dengan menambah jumlah peserta tapi meningkatkan indeks bantuan sosial.
"Memang secara signifikan indeks bansos meningkat sekitar Rp32 triliun dari Rp15,4 triliun tahun ini," kata Harry.
Pada beberapa kesempatan, Mensos Idrus Marham mengatakan anggaran PKH akan bertambah dua kali lipat pada 2019.
Menurut Idrus, kenaikan anggaran PKH sejalan dengan rencana pemerintah yang juga akan menaikkan indeks penerimaan bantuan sosial (bansos) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam PKH pada 2019.
Penambahan indeks penerimaan KPM PKH juga mengacu kepada komponen atau beban keluarga.
Dalam PKH ada komponen yang diatur untuk memenuhi persyaratan tertentu, seperti ibu hamil, anak sekolah, hingga jenjang Sekolah Menengah Atas, adanya lansia atau penyandang disabilitas dalam rumah KPM PKH tersebut.
Saat ini jumlah peserta PKH sebanyak 10 juta KPM yang mendapatkan bansos secara non tunai lewat sistem perbankan.
Pewarta: Desi Purnamawati
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
