• Beranda
  • Berita
  • Ketua DPR apresiasi rekor baru penurunan angka kemiskinan

Ketua DPR apresiasi rekor baru penurunan angka kemiskinan

17 Juli 2018 17:40 WIB
Ketua DPR apresiasi rekor baru penurunan angka kemiskinan
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo. (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay)

"...Angka ini merupakan rekor baru dan untuk pertama kalinya menjadi satu digit sejak krisis monter tahun 1998"

Jakarta (ANTARA News) -  Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan penurunan angka kemiskinan yang dicapai pemerintahan Presiden Joko Widodo dari dua digit menjadi satu digit dalam setahun terakhir merupakan rekor baru yang patut diapresiasi.

"Berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik), angka kemiskinan di Indonesia turun dari angka 10,12 persen pada Maret 2017 menjadi 9,82 persen pada Maret 2018. Angka ini merupakan rekor baru dan untuk pertama kalinya menjadi satu digit sejak krisis monter tahun 1998," kata Bambang Soesatyo, di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa.

Menurut Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet, Pemerintah harus terus menekan angka kemiskinan, termasuk dengan menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat, karena naiknya harga komoditas utama seperti beras, terigu, gula, daging sapi, telur, dan daging ayam, dapat menurunkan daya beli masyarakat.
 
Bamsoet juga mendorong para Menteri Kabinet Kerja terus menggencarkan program pengentasan kemiskinan, salah satunya adalah melalui pemerataan pembangunan. "Salah satu faktor masih tingginya angka kemiskinan adalah belum meratanya pembangunan terutama di Indonesia bagian timur,” tuturnya.

Politisi Partai Golkar ini juga meminta Kementerian Sosial terus melakukan evaluasi terhadap program pengentasan kemiskinan, khususnya di perdesaan, karena Pemerintah telah menganggarkan dana desa yang besar untuk pembangunan fisik di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Terkait dengan konteks tersebut, Bamsoet mendorong Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat meningkatkan pengawasan dan pendampingan pengelolaan dana desa, terutama dari sisi administrasi serta pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat desa.

Bamsoet juga meminta Kemensos terus melakukan pendataan keluarga yang berhak menerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) sekaligus  memperketat persyaratan keluarga penerima manfaat PKH, agar program pengentasan kemiskinan tepat sasaran pada tahun berikutnya.

Bamsoet menilai jumlah pengangguran dapat dikurangi dengan menciptakan dan membuka lapangan. "Pemerintah dan swasta agar terus membuka lapangan pekerjaan yang dapat memberdayakan masyarakat miskin," katanya.
Baca juga: Pemerintah targetkan 2019 tingkat kemiskinan 8,5-9,5 persen

Pewarta: Riza Harahap
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2018