"Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir mesti diaktifkan dan dimassalkan dalam cakupan wilayah yang lebih luas," kata Moh Abdi Suhufan kepada Antara di Jakarta, Rabu.
Menurut Abdi, contoh cakupan program yang diperluas antara lain layanan Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan Perikanan (LPMUKP) atau Bank Mikro Nelayan yang diresmikan Presiden Jokowi di Indramayu bulan Juni 2017 lalu.
Selain itu, ujar Abdi, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mesti memutakhirkan data dan status penduduk miskin di pesisir saat ini, dalam rangka mengetahui apakah intervensi program selama ini berpengaruh terhadap pengurangan kemiskinan di pesisir.
Ia mengingatkan bahwa persentase penduduk miskin di perdesaan pesisir tercatat datanya dalam Data Potensi Desa (Podes) dari Bappenas.
"KKP biasanya menggunakan data Podes untuk menghitung penduduk miskin di pesisir," katanya.
Menurut dia, sejak tahun 2010 pemerintah belum pernah merilis lagi angka kemiskinan masyarakat di pesisir.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Indonesia per Maret 2018 tercatat 9,82 persen dari total populasi atau 25,95 juta orang.
Persentase kemiskinan 9,82 persen tersebut merupakan yang paling rendah dibandingkan periode-periode terdahulu.
Jumlah penduduk miskin pada Maret 2018 mengalami penurunan sebanyak 1,82 juta orang dibandingkan periode Maret 2017 dan penurunan sebanyak 633,2 ribu orang dibandingkan periode September 2017.
Baca juga: Menteri Susi kumpulkan goggles untuk masyarakat pesisir
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2018
