• Beranda
  • Berita
  • SBY: Presiden Jokowi tulus ajak Demokrat bergabung

SBY: Presiden Jokowi tulus ajak Demokrat bergabung

25 Juli 2018 23:02 WIB
SBY: Presiden Jokowi tulus ajak Demokrat bergabung
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) (kiri depan) berbincang saat menerima kedatangan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (kanan depan) sebelum melakukan pertemuan tertutup di kediaman SBY di kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Rabu (25/7/2018). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari komunikasi politik yang dibangun Partai Demokrat dan PAN jelang Pilpres 2019. (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)
Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan dirinya merasakan ketulusan Presiden Joko Widodo mengajak Partai Demokrat bergabung didalam koalisi pemerintahan.
    
"Malam ini saya sampaikan, ada hambatan demokrat untuk berada dalam koalisi. Sungguh saya merasakan ketulusan Pak Jokowi untuk mengajak Partai Demokrat, tapi saya mengetahui tanpa harus saya sampaikan sumbernya, memang tidak terbuka jalan Demokrat berada dalam koalisi beliau," ujar SBY dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu malam. 
    
SBY mengatakan jika wartawan jeli dengan pernyataan yang disampaikan para pemimpin partai koalisi Jokowi di Bogor, yang isinya kurang lebih menyatakan tambahan partai koalisi harus disepakati oleh seluruh partai koalisi Jokowi, maka hal itu bisa menunjukkan betapa tidak mudahnya Demokrat bergabung dalam koalisi Jokowi. 
    
"Kurang lebih (pernyataannya) kalau partai politik disana, maksudnya kami-kami ini, gagal dan ingin bergabung ke Pak Jokowi, harus disepakati oleh semua partai koalisi. Saya ini orang tua, saya mengerti maksudnya," jelas SBY. 
    
SBY mengatakan hal itu merupakan satu hal hambatan Demokrat bergabung, disamping adanya satu-dua informasi lain. 
     
Presiden RI keenam itu menegaskan menghormati Jokowi, namun jalan untuk berkoalisi tidak terbuka. Sehingga dalam waktu yang tersisa, sebelum pendaftaran capres-cawapres dibuka, Demokrat harus menentukan jalan lain yakni berkomunikasi dengan partai koalisi di luar Jokowi. 
    
"Undang-undang tidak memungkinkan partai untuk tidak mengusung capres. Kalau dulu boleh. Tapi sekarang bisa kehilangan hak di pemilu berikutnya. Kami pun sudah menyepakati sejak dulu untuk mengusung capres di Pilpres 2019," kata SBY. 
    
Atas dasar itu Demokrat melakukan penjajakan dengan Gerindra dan partai politik lain untuk membangun koalisi pilpres. 
    
"Itu lah jawaban utuh saya. Sehingga kalau teman-teman dengar 'statement' bung Romi, Ketua Umum PPP, seolah-olah SBY tidak jadi koalisi dengan Pak Jokowi lantaran cawapres tidak diwadahi, saya katakan salah, saya berharap bung Romi hati-hati mengeluarkan 'statement'," tegas SBY.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018