"Komandan satuan tugas dan kepala pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus segera mengklarifikasi empat versi data korban meninggal berbeda yang beredar," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat BNPB Sutopo Purwo Nugroho saat dihubungi dari Pekanbaru, Rabu.
Sutopo mengatakan data korban meninggal dunia harus segera disepakati bersama karena merupakan hal yang sensitif, menekankan bahwa data yang dirilis harus sama dan itu merupakan kewenangan BPBD Nusa Tenggara Barat.
Di media sosial beredar data jumlah korban meninggal dunia yang lebih banyak dari yang dirilis BNPB. Sutopo mengatakan Pos Komando BNPB dan Pusat Pengendalian Operasi BPBD Nusa Tenggara Barat masih memverifikasi kebenaran data tersebut.
"Laporan data korban harus dilampiri identitas korban yaitu nama, usia, jenis kelamin dan alamat asal untuk menyatakan bahwa data korban korban tersebut benar," jelasnya.
Sutopo mengatakan data korban meninggal dunia akan menjadi dasar pemberian santunan dari pemerintah, karenanya harus terverifikasi.
"BNPB dan BPBD Nusa Tenggara Barat sudah meminta Bupati Lombok Utara untuk memberikan lampiran identitas korban meninggal di Kabupaten Lombok Utara akibat gempa bumi 7 SR untuk dilakukan verifikasi," katanya.
BNPB dan BPBD Nusa Tenggara Barat menyatakan jumlah korban jiwa akibat gempa Lombok 131 orang hingga Rabu. Sementara TNI menyebut jumlah korban jiwa sampai 381 orang, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan BPBD setempat menyebut jumlah korban jiwanya 347 orang dan Gubernur Nusa Tenggara Barat dan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) menyatakan jumlah korban jiwa sebanyak 226 orang.
Baca juga: Korban jiwa akibat gempa Lombok tambah menjadi 131
Baca juga: BPBD: korban meninggal di Lombok Utara 347 orang
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2018
